JAKARTA, Berita12.com – Pemerintah Daerah mulai menindaklanjuti temuan adanya tenaga honorer “siluman” yang diduga lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebuah tim investigasi resmi dibentuk untuk menelusuri dugaan penyusupan tersebut.
Tim gabungan ini terdiri dari unsur Inspektorat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), serta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM).
Pembentukan tim dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang dinyatakan lulus benar-benar aktif bekerja dan memiliki rekam jejak pengabdian di instansi masing-masing.
Sepeeti yang dilakukan oleh Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tengah memverifikasi ulang 5.541 tenaga non-ASN yang diusulkan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK paruh waktu.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun yang hanya numpang nama atau bahkan tidak pernah bekerja sama sekali,” ujar Bambang Firdaus, Bupati Dompu. Senin (6/10/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah ingin menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam proses pengangkatan PPPK. Bambang juga meminta seluruh pihak yang terlibat agar bersikap jujur dan memiliki kesadaran moral terhadap proses kepegawaian.
“Bagi siapa pun yang merasa tidak pernah bekerja, baik secara fisik maupun administrasi, sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela,” tegasnya.
Bupati menambahkan, apabila tim investigasi menemukan bukti keberadaan tenaga non-ASN “siluman”, maka SK pengangkatan dan NIP PPPK yang sudah diterbitkan akan segera dianulir.
Langkah investigatif ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan sejumlah oknum honorer fiktif berhasil masuk dalam daftar peserta PPPK Paruh Waktu.
Bambang menegaskan, hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem rekrutmen aparatur, agar lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dompu ini diharapkan menjadi contoh nasional.
Agar pemerintah daerah lainnya di Indonesia mengikuti langkah Bupati Dompu dalam memastikan proses rekrutmen PPPK berlangsung bersih, jujur, dan bebas dari praktik manipulatif.
(Berita12)
