JAKARTA, Berita12.com — Free Palestine Network (FPN) mengecam keras aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela yang dilaporkan menewaskan puluhan orang dan berujung pada penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menilai agresi tersebut sebagai bentuk lanjutan dari kebijakan luar negeri AS yang menurutnya kerap menggunakan kekuatan militer untuk menjatuhkan pemerintahan negara lain.
“Agresi Amerika Serikat ke Venezuela kembali menunjukkan pola brutal kebijakan AS yang menghancurkan sebuah negara, membunuh rakyatnya, dan menjarah sumber daya alamnya,” ujar Furqan dalam pernyataan tertulis, Minggu (4/1/2026).
Furqan menyebut intervensi militer tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara.
Ia juga menuding AS sebagai aktor utama di balik berbagai konflik dan instabilitas global selama puluhan tahun terakhir. Menurutnya, rekam jejak intervensi AS dapat ditemukan di berbagai negara, mulai dari Amerika Latin, Afrika, hingga Timur Tengah.
“Jejak keterlibatan AS bisa dilihat di Chile, Guatemala, Kongo, Libya, Irak, Suriah, hingga Palestina. Sejak Perang Dunia II, jutaan warga sipil di puluhan negara menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat kebijakan dan intervensi AS,” kata Furqan.
FPN menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Furqan juga mengungkapkan rencana FPN untuk menggelar aksi solidaritas di sejumlah kota di Indonesia dalam waktu dekat sebagai bentuk penolakan terhadap agresi tersebut.
Selain itu, FPN menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak tinggal diam dan mengambil langkah tegas untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai praktik unilateralisme Amerika Serikat.
Sebelumnya, sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas dalam operasi militer yang melibatkan pasukan elite Delta Force AS di Venezuela pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Korban dilaporkan berasal dari unsur militer dan warga sipil.
Dalam konferensi pers setelah operasi tersebut, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil alih kendali Venezuela, termasuk cadangan minyak negara tersebut yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Hingga kini, situasi di Venezuela masih dilaporkan tegang, sementara reaksi keras dari berbagai pihak internasional terus bermunculan menyusul eskalasi konflik tersebut.
(Berita12)
