MAMUJU, Berita12.com — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju menuntut klarifikasi dari Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan gorden tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp500 juta.
Sorotan tersebut mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah. GMNI menilai pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
Ketua GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan rumah jabatan, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih sulit.
“Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah bicara efisiensi, justru muncul pengadaan gorden dengan nilai ratusan juta rupiah. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” kata Dicky dalam pernyataan resminya, Senin, (23/2/2026).
Ia juga meminta kejelasan mengenai kondisi gorden yang disebut-sebut menjadi dasar pengadaan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah penggantian itu memang mendesak atau tidak.
“Kalau memang gorden itu rusak dan harus diganti, tunjukkan ke publik. Kami ingin melihat langsung kondisinya,” ujarnya.
GMNI Mamuju memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Kepala Biro Umum untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka dan disertai bukti pendukung. Jika tidak ada penjelasan yang dinilai memadai, GMNI menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami bicara soal uang rakyat. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jika tidak ada itikad baik, kami akan tempuh jalur hukum,” tegas Dicky.
GMNI menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi guna mencegah spekulasi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Biro Umum belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (*)
