MAMASA, Berita12.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Mamasa berencana melaporkan dugaan permasalahan dalam pelaksanaan program wanatani yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi Selatan (BPDAS Sulsel) di wilayah Kabupaten Mamasa.
Bupati LIRA Mamasa, Boby Patalangi, mengatakan laporan itu akan disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) menyusul hasil investigasi internal yang dilakukan anggotanya di lapangan.
“Kami menemukan sejumlah kegiatan wanatani yang dikerjakan dalam bentuk Kelompok Tani Hutan, namun banyak tanaman yang gagal tumbuh,” kata Boby saat diwawancarai, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program. Ia bahkan telah memerintahkan bendahara LIRA Mamasa untuk menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum.
“Kalau tingkat kegagalannya tinggi, tentu patut diduga ada masalah. Karena itu kami akan melaporkan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Program wanatani merupakan skema rehabilitasi dan pengelolaan lahan berbasis kelompok masyarakat, yang bertujuan meningkatkan tutupan lahan sekaligus mendukung ekonomi warga. Namun, berdasarkan investigasi LIRA, sejumlah lokasi yang dikerjakan kelompok tani menunjukkan tingkat keberhasilan tanaman yang rendah.
Boby juga menyoroti mekanisme pengawasan dari pihak BPDAS. Ia menilai pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Balai harus bertanggung jawab karena ini kegiatan mereka. Jangan hanya memeriksa satu titik di setiap kelompok. Biasanya yang diperlihatkan hanya tanaman yang tumbuh, bukan keseluruhan lahan,” tegasnya.
Selain itu, LIRA menduga pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Yosep tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan karena diduga hanya meninjau titik-titik tertentu yang diarahkan oleh ketua kelompok.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPDAS Sulsel terkait rencana pelaporan tersebut.
Kasus ini berpotensi menjadi perhatian publik di Mamasa, mengingat program wanatani menyangkut anggaran negara serta keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
(Berita12)
