JAKARTA, Berita12.com — Tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Jepang dan Malaysia. Hal ini merupakan tantangan karena Indonesia berpotensi memproduksi ikan dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan konsumsi ikan domestik, Selasa (9/6/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti mengatakan upaya tersebut mencakup program-program yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pangan laut berkualitas tinggi.
“Yakni Program Makan Siang Bergizi (MBG). Pemerintah memperkenalkan program MBG, yang akan mengintegrasikan “blue carbon” sebagai sumber protein dalam makanan sekolah anak-anak. Hal ini diharapkan dapat mengubah preferensi makanan anak-anak sehingga mereka lebih tertarik untuk makan makanan berbahan dasar ikan,” ujar Nani dalam Seminar yang bertajuk “Memperingati Hari Laut 2026 Sustainable Marine Resources for Our Blue Planet” di Ballroom Utama BRIN, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Nani juga menuturkan beberapa tantangan di sektor pangan dan perikanan, serta perlunya koordinasi untuk mengatasinya. Pertama adalah Ketimpangan Distribusi Pangan, terdapat ketimpangan distribusi pangan. Terutama di wilayah tertentu (3T). Kedua, Penanganan pasca panen di sektor perikanan perlu diperbaiki karena ikan cepat membusuk setelah ditangkap.
Ketiga, Pemborosan Pangan termasuk di sektor pangan akuatik, menjadi tantangan yang perlu diatasi, meskipun beberapa negara sudah mampu memanfaatkannya secara maksimal. Keempat, Praktik perikanan tangkap perlu diimbangkan dengan budidaya berkelanjutan yang didorong oleh pemerintah. Kelima, Sampah Plastik.
“Keenam, Koordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah Perubahan iklim berdampak signifikan pada sektor pangan, terutama karena sebagian besar lahan pertanian berada di dataran rendah dan bergantung pada curah hujan. Hal ini juga berdampak besar pada laut dan wilayah pesisir,” tuturnya.
Oleh karena itu, Pemerintah berstrategi dalam pelestarian ekosistem pesisir dan optimalisasi karbon biru di Indonesia. Dalam program pelestarian ekosistem blue carbon (karbon biru), khususnya kawasan mangrove, memiliki potensi nilai transaksi yang sangat besar dan diproyeksikan mulai bergerak aktif pada bulan Juli.
“Pendanaan untuk konservasi kawasan pesisir kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Terdapat pemanfaatan dana blue carbon dari komunitas global yang juga dialokasikan untuk mengembangkan sektor ekowisata (ecotourism),” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Ekosistem Mangrove. Dengan mengadaptasi kesuksesan NPAP (National Plastic Action Partnership), saat ini telah dibentuk kemitraan baru bernama National Blue Carbon Action Partnership.
(Berita12)
