JAKARTA, Berita12.com — Demokrasi di Indonesia dinilai telah mengalami kemunduran semenjak dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara masyarakat seolah enggan didengar dan di tanggapi. Dalam studi di Indonesia, kondisi ini tidak dapat lagi di sebut electoral democracy, tapi di sebut electoral autocracy. Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Saiful Mujani pada Diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
“Jadi kondisi seperti itu makanya kemudian disebut di studi itu Indonesia bukan lagi electoral democracy, tapi udah electoral autocracy. Jadi demokrasinya udah hilang dalam istilah itu,” ujar Saiful Mujani.
Ia mengungkapkan, jika pemimpin Indonesia masih enggan menerima masukan masyarakat dan lebih memilih menjalankan kepemimpinan sesukanya, maka demokrasi Indonesia tidak akan adanya perkembangan.
“Jika masih seperti itu, Indonesia tetap berada di electoral autocracy dan tidak ada peluang kita untuk balik ke electoral democracy. Lalu untuk apa diadakannya Pemilu? Nah pertanyaannya kan gitu, kalau pemilunya tidak memenuhi syarat, ya tidak menarik. Lebih baik tidak usah ada pemilu,” ungkapnya.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan menjelaskan bahwa suatu jabatan harus diserahkan kepada orang yang ahli atau kompeten. Sebab pejabat yang tidak kompeten bisa berakibat pada kehancuran.
“Saat ini banyak pejabat yang tidak kompeten,” jelasnya.
Ia juga mengkritik proses perumusan sejumlah kebijakan publik yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ikhsan, teknokrasi tidak berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom atau kelompok ahli tertentu. Namun, kebijakan publik seharusnya lahir melalui proses yang sistematis dan berbasis bukti.
“Teknokrasi itu bukan berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom. Teknokrasi berarti keputusan publik itu harus dibuat melalui satu proses. Ada evidence dari data, ada analisis biaya dan manfaat, lalu konsultasi, lalu evaluasi alternatif, apa benar ini yang paling baik,” pungkasnya.
Dalam diskusi yang diinisiasi oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) turut menghadirkan beberapa pembicara lainnya seperti Professor of Polical Science and Social Change Australian National University Marcus Mietzner, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jakarta Bivitri Susanti, Econom Senior dan Co-Founder Creco Research Raden Pardede, Kepala Lab 45, Jaleswari Pramodhawardani.
(Berita12)
