Ratusan Honorer R2 dan R3 Mamasa Gelar Aksi, Tuntut Kepastian Status dan Kesejahteraan

MAMASA – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Rabu (15/1/2025).

Aksi damai tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan terkait kejelasan status kepegawaian dan peningkatan hak-hak tenaga honorer Non-ASN yang telah lama mengabdi.

Dalam orasinya, para tenaga honorer menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada mereka. Berikut sejumlah tuntutan utama yang disuarakan:

1. Segera Sahkan RPP Turunan UU ASN 2023
   Honorer meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengakomodasi tenaga honorer kategori R2 dan R3 ke dalam sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan Honorer
   Mereka mendesak pemerintah agar menerbitkan Keppres terkait pengangkatan tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK penuh waktu demi memberikan kepastian status kepegawaian.
3. Tolak Rekrutmen CPNS 2025 Sebelum Pengangkatan Non-ASN
   Para honorer menolak rencana rekrutmen CPNS tahun 2025 sebelum pengangkatan honorer Non-ASN yang terdaftar di database BKN diselesaikan.

   “Kami sudah mengabdi bertahun-tahun. Kami menuntut agar pengangkatan honorer dilakukan terlebih dahulu sebelum ada rekrutmen CPNS baru,” tegas salah satu perwakilan massa.

4. Revisi UU No. 1 Tahun 2022
   Tenaga honorer meminta revisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, yang dianggap menghambat proses pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK.
5. Tolak Status PPPK Paruh Waktu
   Honorer menolak pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Mereka menuntut status penuh waktu dengan hak yang setara demi kepastian kesejahteraan.
6. Pengangkatan Berdasarkan Masa Kerja
   Para honorer mendesak agar pengangkatan PPPK dilakukan berdasarkan masa kerja dan kontribusi mereka selama bertahun-tahun di berbagai sektor pemerintahan.

“Tuntutan ini mencerminkan kegelisahan kami yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Kami berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret,” ujar salah satu tenaga honorer.

Para tenaga honorer berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka dengan menghadirkan regulasi yang adil dan berpihak. Mereka menginginkan pengakuan serta hak yang setara dengan ASN lainnya.

Aksi damai ini berjalan tertib. Para peserta aksi menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga tuntutan tersebut dipenuhi demi kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Mamasa.(Arb)

(Berita12)