MAMUJU – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat pada Senin (20/1/2025).
Demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan tuntutan terkait transparansi pengelolaan anggaran pembangunan jalan nasional di enam kabupaten, yakni Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar.
Koordinator aksi, Refly Sakti Sanjaya, dalam keterangan resminya pada Rabu (22/1/2025), mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot Kepala BPJN Sulbar.
Ia menuding Kepala BPJN Sulbar membiarkan keberadaan gedung-gedung yang diduga berdiri secara ilegal di atas lahan area jalan nasional tanpa kejelasan sertifikat lahan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kami menemukan adanya proyek pekerjaan di sekitar gedung-gedung yang diduga ilegal tersebut, yang dilaksanakan tanpa adanya papan informasi proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sumber anggaran, pagu proyek, hingga tujuannya. Jika terbukti menggunakan dana negara dan dibangun di atas lahan tanpa kejelasan sertifikat serta tidak memiliki IMB atau PBG, maka ini mengindikasikan adanya praktik korupsi,” tegas Refly.
Ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulbar untuk segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kepala BPJN Sulbar harus bertanggung jawab atas semua ini,” tambahnya.
(Berita12)
