Diduga Rugikan Negara Rp80 M, APKAN RI Ultimatum Pemkab Mamasa

Mamasa655 Dilihat

MAMASA, Berita12.com – APKAN RI Sulbar Somasi Pemda Mamasa Terkait Dugaan Kerugian Negara Rp80 Miliar.

Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN RI) Provinsi Sulawesi Barat secara resmi melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa, Senin (29/4/2025).

Somasi ini dilayangkan sebagai respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar yang mengindikasikan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih Rp80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, 2014, dan 2022.

Surat somasi bernomor 173/A/APKAN-RI/SULBAR/IV/2025 tertanggal 2 April 2025 itu telah diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Muh. Syukur, S.Pd., M.Pd.

Baca juga: Breaking News: Demo di Kejati Bupati dan Sekda Majene Didesak Jadi Tersangka

Dalam surat tersebut, APKAN RI meminta pemerintah daerah segera mengembalikan dana yang dinyatakan bermasalah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Dalam temuan BPK disebutkan, pada tahun anggaran 2013 terjadi kelebihan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan tanpa dukungan bukti sah senilai Rp47,9 miliar.

Sementara pada tahun 2022, ditemukan tambahan kerugian senilai Rp2,5 miliar serta beberapa kejanggalan lainnya.

APKAN RI memberikan tenggat waktu selama 7 x 24 jam kepada Pemkab Mamasa untuk menindaklanjuti pengembalian dana tersebut, terhitung sejak tanggal 29 April 2025.

Langkah ini, menurut APKAN RI, merupakan bentuk pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi BPK serta dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sekretaris DPW APKAN RI Sulbar, Bahtiar Salam, menjelaskan bahwa surat somasi juga telah ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI sebagai upaya mendorong penegakan hukum.

Ia menegaskan, apabila tidak ada itikad baik dari Pemkab Mamasa dalam waktu yang ditentukan, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke KPK.

“Ini bukan persoalan kecil. Dugaan kerugian ini telah menyengsarakan masyarakat Mamasa. Kami ingin ada keadilan dan ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan APBD yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bahtiar.

(Berita12)

https://www.berita12.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241225-WA0010-scaled.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *