Tiga Desa di Pasangkayu Desak PT Letawa Angkat Kaki dari Lahan Warga

Pasangkayu642 Dilihat

PASANGKAYU, Berita12.com – Ratusan hektare lahan milik warga di tiga desa di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, diduga dikuasai secara sepihak oleh perusahaan perkebunan sawit, PT Letawa, yang merupakan anak usaha dari Astra Agro Lestari.

Tiga desa yang terdampak yakni Desa Lariang, Desa Jengeng Raya, dan Desa Makmur Jaya. Berdasarkan data dari masyarakat, luas lahan yang dikuasai perusahaan mencakup sekitar 47 hektare di Desa Lariang, 105 hektare di Desa Jengeng Raya, dan lebih dari 400 hektare di Desa Makmur Jaya.

Meski tidak terjadi konflik terbuka antara warga dan perusahaan, namun aktivitas PT Letawa dinilai melanggar ketentuan hukum.

Baca juga: Kecam Perusakan Makam, KMB Tegaskan Komitmen Jaga Budaya

“Ini bukan sengketa agraria, melainkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkebunan,” ujar Hasri, SH, MH, Kuasa Hukum Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu. Selasa (20/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa penguasaan lahan oleh perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena berada di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan.

“Kami sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dan meminta agar pemerintah provinsi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Dalam aturan itu, pemerintah memiliki kewenangan memerintahkan perusahaan untuk mengosongkan lahan di luar izin mereka,” tegasnya.

PT Letawa disebut telah mengelola dan menanami lahan tersebut sejak 1995. Namun, perusahaan disebut belum mengantongi dokumen legal secara lengkap, yakni Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sesuai dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk wilayah yang dimaksud.

Baca juga:  Biro Hukum Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Soal HGU PT. Letawa di Pasangkayu

“Perusahaan mengklaim memiliki IUP, tapi itu tidak cukup. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perusahaan hanya boleh beroperasi jika telah memiliki dua izin: IUP dan HGU. Kalau salah satunya belum ada, itu pelanggaran,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan penerbitan IUP oleh instansi terkait sebelum adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin lokasi.

“Itu tidak masuk akal. Seharusnya PKKPR atau izin lokasi menjadi dasar terbitnya IUP. Kalau tidak, maka semua kegiatan usaha di atas lahan tersebut adalah ilegal,” tambahnya.

Hingga saat ini, masyarakat menanti tindak tegas dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan supremasi hukum ditegakkan dan hak-hak warga atas lahan mereka dilindungi. (Mr)

https://www.berita12.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241225-WA0010-scaled.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar