BERITA12.COM — LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan pejabat tinggi negara. Organisasi tersebut mengingatkan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi kekuasaan maupun perlakuan istimewa terhadap pihak yang pernah menduduki jabatan strategis.
Desakan itu disampaikan Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat, Andika Putra, melalui pernyataan sikap tertulis, Selasa (4/11/2026).
Menurut Andika, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut bukan sekadar persoalan hukum yang melibatkan individu. Kasus ini juga menyangkut kehormatan institusi negara, perlindungan hak privasi warga negara, serta komitmen terhadap prinsip supremasi hukum.
Ia menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk terhindar dari pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
“Jangan sampai rakyat kecil begitu mudah berhadapan dengan proses hukum, sementara mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan justru mendapatkan perlakuan istimewa,” demikian sikap yang disampaikan LSM Merdeka Manakarra.
Andika juga mengingatkan bahwa penyadapan bukan kewenangan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, apabila dalam proses penyidikan ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya secara profesional dan tanpa kompromi.
Minta Semua Pihak yang Terlibat Diungkap
Dalam pernyataan sikapnya, LSM Merdeka Manakarra menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, mendukung penuh proses penegakan hukum dan meminta perkara dugaan penyadapan ilegal diusut hingga tuntas, bukan sekadar berhenti pada penetapan tersangka.
Kedua, mendesak aparat mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
Ketiga, meminta agar tidak ada intervensi kekuasaan, perlindungan jabatan, ataupun kepentingan kelompok yang menghambat jalannya penyidikan.
Keempat, menuntut transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara.
Kelima, memastikan hukum ditegakkan secara setara tanpa membedakan pangkat, jabatan, kekayaan, maupun pengaruh seseorang.
Andika menilai, supremasi hukum tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pidato kenegaraan. Prinsip tersebut harus dibuktikan melalui keberanian aparat menangani setiap perkara secara objektif, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang pernah memiliki kekuasaan besar.
“Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa untuk berada di atas hukum,” tegasnya.
LSM Merdeka Manakarra berharap penanganan perkara ini menjadi bukti bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar berlaku di Indonesia.
Bagi mereka, tidak boleh ada warga negara yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan. (*)
