BERITA12.COM – Aktivitas Terminal Khusus (Tersus) milik PT CADAS di kawasan pesisir Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi sorotan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulbar.
Melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), BADKO HMI Sulbar mempertanyakan legalitas operasional terminal tersebut. Sorotan itu mencakup kesesuaian tata ruang wilayah pesisir, kelengkapan perizinan, hingga dugaan aktivitas pengangkutan material tanpa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selasa, (10/11/2026).
BADKO HMI Sulbar menilai, keberadaan Tersus PT CADAS perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun merugikan masyarakat pesisir.
Ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian organisasi mahasiswa tersebut.
Pertama, kesesuaian lokasi terminal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
BADKO HMI Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene membuka dokumen serta menguji kesesuaian peruntukan kawasan pesisir Pamboang sebagai lokasi terminal khusus.
Mereka khawatir aktivitas terminal berdampak terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan mengganggu ruang tangkap nelayan tradisional.
Kedua, transparansi dokumen perizinan. BADKO HMI Sulbar mempertanyakan apakah PT CADAS telah mengantongi seluruh persyaratan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain izin dari Kementerian Perhubungan, dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL, rekomendasi teknis kesyahbandaran, serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pengoperasian fasilitas tersebut, terlebih lokasinya berada di kawasan pesisir yang juga menjadi ruang aktivitas masyarakat.
Ketiga, dugaan pengangkutan material tanpa persetujuan RKAB yang sah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
BADKO HMI Sulbar menduga aktivitas pengangkutan material yang dilakukan PT CADAS belum didukung persetujuan RKAB sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas dugaan tersebut, mereka mendesak perusahaan menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional sampai legalitas perizinan dan persetujuan RKAB dapat dibuktikan secara terbuka.
“Pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam dan ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama. Investasi harus berjalan selaras dengan aturan hukum, bukan malah mengabaikan prosedur yang berpotensi merugikan daerah dan masyarakat,” tegas Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulbar dalam pernyataan resminya.
BADKO HMI Sulbar juga meminta Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Syahbandar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kapolda Sulawesi Barat segera turun langsung ke lokasi.
Mereka mendesak instansi terkait melakukan pemeriksaan lapangan, mengevaluasi dokumen perizinan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran apabila ditemukan bukti yang cukup. (*)
