BERITA12.COM – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit menengah serta korporasi pada PT Bank Sulselbar.
Temuan tersebut tertuang dalam LHP Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 52/LHP/XIX.MKS/12/2022, tertanggal 29 Desember 2022, atas pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit menengah dan korporasi Tahun 2021 hingga Semester I Tahun 2022.
Dalam laporan tersebut, BPK mengidentifikasi enam persoalan material yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian perbankan, serta tata kelola penyaluran kredit.
Salah satu temuan berkaitan dengan pembayaran bunga deposito dan pengenaan pajak atas bunga deposito yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Sulselbar akibat pembayaran bunga yang lebih tinggi, dengan nilai minimal mencapai Rp1.438.353.163,39.
Pada saat yang sama, terdapat kekurangan pembayaran bunga deposito milik pemerintah daerah sebesar Rp592.045.089,95.
Persoalan lain yang menjadi perhatian BPK adalah pembelian Medium Term Notes (MTN) PT SNP. Pembelian surat berharga tersebut dinilai tidak didukung analisis biaya operasional, kualitas kredit, maupun penetapan batas risiko (risk limit) atas penempatan dana pada korporasi nonbank.
Kondisi ini mengakibatkan munculnya risiko tidak terbayarnya piutang surat berharga MTN PT SNP.
Kredit Rp150 Miliar kepada PT MTP Disorot
Temuan yang tidak kalah serius berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit modal kerja sebesar Rp150 miliar kepada PT MTP.
BPK menilai pemberian fasilitas kredit tersebut tidak memitigasi risiko penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya (side streaming).
Selain itu, pemberian diskresi atau pengecualian kredit (exception) belum mempertimbangkan kondisi debitur secara memadai. Perpanjangan fasilitas kredit juga dinilai belum memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan.
Akibatnya, terdapat potensi tidak tertagihnya baki debet fasilitas kredit sebesar Rp150 miliar.
BPK juga menyoroti persetujuan, monitoring, dan upaya penyelesaian fasilitas kredit kepada CV IS dan PT BJ yang dinilai belum sesuai prinsip kehati-hatian serta kebijakan Pundi Usaha Rakyat.
Bahkan, ditemukan pelanggaran covenant atau ketentuan dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan potensi tidak tertagihnya kewajiban masing-masing debitur, yakni:
– CV IS sebesar Rp32.162.252.952,00.
– PT BJ sebesar Rp109.225.309.798,00.
Refinancing Rp100 Miliar Juga Bermasalah
Persoalan berikutnya menyangkut persetujuan refinancing atau pembiayaan kembali kepada PT MTP sebesar Rp100 miliar.
BPK menemukan bahwa persetujuan refinancing tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Selain itu, persetujuan restrukturisasi kredit dinilai tidak mempertimbangkan risiko pembiayaan secara memadai.
Kondisi tersebut menimbulkan potensi tidak tertagihnya fasilitas pembiayaan sebesar Rp100 miliar.
Jika seluruh nilai fasilitas yang disebut BPK terkait potensi tidak tertagih pada PT MTP, CV IS, dan PT BJ dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp391,38 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi nilai fasilitas yang berisiko tidak tertagih sebagaimana diuraikan dalam laporan, bukan penetapan kerugian negara yang telah terbukti.
Kolektibilitas Kredit Tidak Akurat
BPK juga menemukan persoalan dalam penetapan kolektibilitas kredit pada core banking system yang dinilai belum akurat.
Ketidakakuratan tersebut berdampak terhadap perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), sehingga tidak menggambarkan kualitas kredit secara akurat.
Temuan ini menjadi penting karena penilaian kualitas kredit merupakan salah satu instrumen utama dalam mengukur kesehatan dan risiko suatu bank.
BPK Tegaskan Penyaluran Kredit Tidak Patuh Secara Material
Dalam bagian kesimpulan, BPK menegaskan bahwa penyaluran kredit menengah dan korporasi Tahun 2021 dan 2022 sampai dengan Semester I pada PT Bank Sulselbar dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material.
Sementara itu, pengelolaan dana pihak ketiga pada periode yang sama dinyatakan telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material, kecuali persoalan-persoalan yang telah diuraikan dalam temuan pemeriksaan.
Laporan pemeriksaan tersebut ditandatangani di Makassar pada 29 Desember 2022 oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Perlu Penelusuran dan Evaluasi Aparat Pengawas
Deretan temuan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai catatan administratif pemeriksaan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses persetujuan kredit, analisis kelayakan debitur, pengawasan penggunaan dana, restrukturisasi, hingga upaya penyelesaian kredit bermasalah.
Publik juga patut mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal bank berjalan ketika sejumlah fasilitas kredit bernilai besar dinilai belum memenuhi prinsip kehati-hatian.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Yang menjadi perhatian bukan semata-mata besarnya angka kredit, melainkan bagaimana tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas keputusan pemberian fasilitas tersebut dilaksanakan.
Sebab, kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap bank milik daerah harus dijaga melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengelola dana dan menyalurkan pembiayaan.
Hingga berita ini tanyang, media akan berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait dan membuka ruang hak jawab.
