MAMUJU – Aliansi Pemerhati Sulawesi Barat (Sulbar) meminta audiensi dengan Pj. Gubernur Sulbar terkait dugaan keterlibatan pemerintah dalam melegitimasi pembangunan Dermaga Sandeq Nusantara.
Pembangunan dermaga tersebut menjadi sorotan karena tidak jelas status kepemilikan lahan maupun perizinannya.
Polemik muncul setelah terungkap bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dialihkan ke Polda Sulbar.
Baca juga: Munandar Wijaya Serap Aspirasi Petani Mamuju, Dukung Program MBG
Persoalan ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat yang mempertanyakan proses pembangunan tersebut.
Koordinator Aliansi Pemerhati Sulbar, Muliadi, menegaskan bahwa pembangunan Dermaga Sandeq Nusantara diduga dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu, mereka meminta Pj. Gubernur Sulbar memberikan penjelasan secara terbuka.
“Kami berharap Pj. Gubernur Sulbar bersedia melakukan audiensi untuk menjelaskan kehadirannya dalam kegiatan yang diduga menjadi bentuk legitimasi pembangunan Dermaga Sandeq Nusantara,” ujar Muliadi, mantan Ketua PMII.
Mantan Ketua PMII Cabang Mamuju ini mengatakan audiensi ini bertujuan menegakkan supremasi hukum serta mencegah munculnya opini negatif terhadap Pemerintah Provinsi Sulbar dan Polda Sulbar.
Selain kepada Pj. Gubernur, Aliansi Pemerhati Sulbar juga melayangkan surat permohonan audiensi kepada Komisi I DPRD Provinsi Sulbar yang membidangi pemerintahan. Mereka berharap, baik gubernur maupun DPRD, dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Kami juga meminta Komisi I DPRD Sulbar sebagai lembaga pengawasan untuk turut memberikan penjelasan dan mengawal persoalan ini secara transparan,” tambah Muliadi.
Aliansi Pemerhati Sulbar menegaskan pentingnya keterbukaan informasi demi menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesimpangsiuran terkait pembangunan Dermaga Sandeq Nusantara.
(Berita12)
