MAMASA, Berita12.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa, Heri Kurniawan, tengah menjadi sorotan berbagai kalangan di Kabupaten Mamasa.
Sejumlah pihak, mulai dari aktivis, mahasiswa, LSM, hingga organisasi masyarakat (Ormas), menilai kinerjanya kurang maksimal dalam mengelola keuangan daerah.
Baca juga: Sulbar Bersiap Bangun Sekolah Rakyat, Gubernur Kumpulkan Seluruh Bupati
Tak hanya itu, para kepala desa dan aparatur desa juga beberapa kali menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kinerja Heri Kurniawan. Mereka menganggap pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan saat ini tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada pembangunan di tingkat desa.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Mamasa, Boby Patalangi, turut menyuarakan kritik tajam.
Dalam pernyataan tertulisnya, ia menegaskan bahwa Heri Kurniawan tidak layak menduduki jabatan di BPKD.
“Bupati dan Wakil Bupati harus benar-benar menempatkan orang yang kompeten dalam mengelola keuangan daerah. Jika tidak, dampaknya akan terus dirasakan oleh masyarakat,” ujar Boby Patalangi pada Senin (24/03/25).
Boby, yang dikenal aktif menyuarakan keluhan masyarakat, menambahkan bahwa posisi strategis seperti Kepala BPKD harus diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam mengelola anggaran daerah dengan baik.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengisi jabatan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati dan Wakil Bupati Mamasa belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini.
Wartawan media ini masih berupaya mengonfirmasi sikap pemerintah daerah atas desakan berbagai elemen masyarakat ini.
(Berita12)
