JAKARTA, Berita12.com — Centre For Dialogue and Corporation Among Civilization (CDCC) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas berkembangnya gejala dan gelagat “retaknya besar bangsa”, CDCC mengingatkan kepada semua pihak penyelenggara negara, organisasi masyarakat dan partai politik untuk meningkatkan kesadaran melakukan muhasabah secara bersama-sama, Selasa (13/1/2026).
Pemerintah Indonesia saat ini, dinilai telah mengabaikan suara dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Chairman CDCC, Din Syamsuddin mengatakan hal tersebut tentu memicu kekecewaan di masyarakat karena mengakibatkan masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial secara luas.
“Kami cemas dengan kualitas kepemimpinan ekonomi bangsa, dengan itu kami mewaspadai kondisi ekonomi yang rentan, kami mewaspadai masalah perekonomian agar tidak berdampak pada kehidupan sosial politik apalagi jika krisis yang potensial menimbulkan political chaos,” ujar Din Syamsuddin.
Beliau juga menyampaikan masyarakat tidak boleh menutup mata dan telinga akan adanya gejala dan gelagat keretakan baik yang disebabkan oleh sentimen primordial (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan atau SARA) maupun perbedaan kepentingan sosial ekonomi dan politik.
“Jika hal demikian terjadi, yakni perpecahan bernuansa primordial, maka konflik akan susah diatasi. Apalagi, disharmoni pada dataran horizontal antara warga masyarakat ini berhimpit dengan disharmoni pada tataran vertikal yakni kurang harmonisnya hubungan pemerintah dan rakyat, maka instabilitas dan integrasi bangsa menjadi ancaman nyata,” tuturnya.
“Oleh karena itu CDCC meyakini dan menaruh harapan kepada presiden Prabowo Subianto sebagai prajurit negarawan dapat melakukan langkah-langkah positif konstruktif dan strategis untuk membawa negara dan bangsa Indonesia sebagai negara maju dan bermartabat,” imbuhnya.
Kemudian Ketua Yayasan CDCC, Didik J. Rachbini mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi telah naik 5% namun angka ini dianggap tidak mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia yang mana, setiap tahunnya pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.
“Sumber Republik Indonesia nyatanya sangat besar, namun sumber ekonomi terdistribusi secara tidak adil dan kita semua melihat bahwa pajak masyarakat yang terkumpul di APBN jumlahnya sangat besar dan pengeluarannya hampir 4000 triliun. Angka 5% tidaklah cukup menutupi kebutuhan masyarakat, karena setiap tahunnya Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk,” katanya.
Didik menjelaskan, masyarakat saat ini tergantung pada kebijakan yang dilakukan pemerintah, kalau ekonomi hanya bertumbuh pada konsumsi domestik dan bahan baku komoditas mentah tidak akan menutupi ekonomi, karena itu produk Indonesia harus Go Global agar menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Untuk mewaspadai masalah ekonomi ini, agar tidak stuck, agar tidak berdampak pada kehidupan sosial politik dan tidak terjadi lagi kerusuhan seperti tahun 2025. Kebijakan ekonomi harus dijalankan sedemikian rupa dengan saran-saran tadi maka investasi masuk, ekspor kuat dan seterusnya agar ekonomi bisa tumbuh ya dari 5, 6, 7 % dan seterusnya,” pungkasnya.
(Berita12)
