MAMUJU, Berita12.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulbar mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Rabu (10/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Munandar Wijaya dan Abdul Halim. Hadir pula anggota dewan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam forum tersebut, setiap fraksi DPRD menyampaikan pandangan, catatan kritis, hingga saran terkait arah kebijakan fiskal dan rencana pembangunan daerah. Pemandangan umum ini menjadi bagian krusial dari mekanisme pembahasan APBD, yang mencerminkan fungsi pengawasan, penganggaran, sekaligus representasi rakyat.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, menegaskan bahwa masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah.
“Selanjutnya, hasil pemandangan umum fraksi DPRD ini akan ditanggapi secara resmi oleh Gubernur Sulbar dalam rapat paripurna berikutnya, sebelum masuk pada tahapan pembahasan teknis di Badan Anggaran,” ujarnya.
Sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, APBD 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan keseimbangan pembangunan lintas sektor serta peningkatan daya saing Sulbar sebagai prioritas utama.
Dengan begitu, DPRD menegaskan komitmennya agar anggaran yang disahkan nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar dokumen fiskal.
(Berita12)
