MAMUJU, Berita12.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam agenda Reses Ketiga Tahun 2025 yang digelar pada awal November.
Reses ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memetakan program prioritas daerah secara lebih tepat sasaran.
Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto A.P, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi mandat Undang-Undang yang menempatkan anggota dewan untuk kembali pada konstituennya.
“Reses adalah momentum penting bagi setiap anggota DPRD dalam mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan tahun anggaran berikutnya,” ujarnya. Senin, (17/11/2025).
Menurut Arianto, berbagai aspirasi yang muncul sepanjang kegiatan reses mencakup isu fundamental: perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta percepatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa.
Ia memastikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat di tiap dapil akan dihimpun secara sistematis oleh Sekretariat DPRD.
“Semua aspirasi akan diolah, didokumentasikan, dan disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. Harapannya, usulan prioritas dapat ditindaklanjuti sesuai visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” jelasnya.
Arianto juga menekankan pentingnya dukungan administratif dalam proses reses. Mulai dari persiapan teknis, pendampingan di lapangan, hingga penyusunan laporan akhir seluruhnya dipastikan berjalan lancar berkat fasilitasi Sekretariat DPRD.
Reses ketiga ini tak hanya menjadi wadah penyerapan aspirasi, tetapi juga ruang strategis untuk mempererat hubungan politik dan sosial antara masyarakat dan wakilnya di parlemen. Komunikasi yang lebih intens diharapkan dapat mendorong proses pembangunan yang lebih responsif dan akuntabel.
“Kami berharap, melalui reses ini pembangunan di Sulawesi Barat semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD,” tutup Arianto.
