MAMUJU, Berita12.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Jumat (28/3/2025).
Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaporkan kinerja selama setahun, sesuai ketentuan yang mengharuskan penyerahan LKPJ dalam tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“LKPJ ini menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian dan kebijakan yang telah kami jalankan sepanjang 2024,” ujar Salim S Mengga.
Dalam pemaparannya, mantan Mayjen TNI AD itu mengungkapkan beberapa indikator pembangunan yang mengalami peningkatan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun pertumbuhannya masih tergolong moderat. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, serta sektor pembangunan infrastruktur menunjukkan progres yang cukup baik.
“Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, tren IPM tetap positif. Pembangunan fisik juga berkembang dengan baik, dan tingkat kemiskinan bisa sedikit ditekan,” jelasnya.
Salim berharap, di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), capaian positif ini dapat terus ditingkatkan pada 2025 demi kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, baik kepada publik maupun pemerintah pusat.
“Ini adalah batas akhir penyerahan LKPJ. Meski bertepatan dengan periode mudik dan jumlah peserta rapat terbatas, namun kewajiban ini tetap harus dipenuhi. Pembahasannya akan berlangsung selama 30 hari dan kemungkinan besar dimulai kembali setelah libur Lebaran,” jelas Suraidah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, IPM Sulbar pada 2024 tercatat sebesar 70,46 persen, meningkat 0,95 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah pun menunjukkan tren positif dengan angka 4,76 persen, didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,71 persen berkat program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang terus digalakkan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 3,09 persen pada 2023 menjadi 2,68 persen pada Agustus 2024.
Sementara itu, laju inflasi tetap terkendali di angka 1,49 persen, mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi harga serta penguatan ekonomi lokal guna menjaga daya beli masyarakat.
(Berita12)
