BERITA12.COM – Kasus dugaan penipuan terkait proyek pekerjaan program Revit di Kabupaten Majene kini tengah menjadi sorotan tajam. Tidak tanggung-tanggung, aksi penipuan ini diduga telah mengakibatkan kerugian materi yang ditaksir mencapai Rp540 juta dari total empat orang korban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku dugaan penipuan ini mengarah kuat pada seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Majene yang disinyalir bergerak dengan menggunakan pihak perantara untuk menjaring para korban.
Bukti Transfer ke Rekening Pribadi Oknum ASN
Modus penipuan ini terkuak setelah para korban diketahui melakukan pengiriman dana secara berangsur langsung ke rekening pribadi oknum ASN tersebut. Redaksi saat ini telah memegang sejumlah bukti awal berupa dokumen transfer dari para korban ke rekening pribadi oknum ASN berinisial IH.
Berdasarkan data bukti permulaan awal yang berhasil dikumpulkan, total aliran dana yang terlacak dalam bukti transfer tersebut telah mencapai Rp295 juta, dengan rincian sebagai berikut:
23 Desember 2025: Korban pertama melakukan dua kali transfer ke rekening IH, masing-masing senilai Rp50 juta dan Rp100 juta.
11 Januari 2026: Korban kembali mengirimkan dana susulan sebesar Rp25 juta.
10 Februari 2026: Korban lain mengirimkan dana sebesar Rp120 juta ke rekening pribadi oknum IH.
Selain angka-angka tersebut, sumber terpercaya menyebutkan ada aliran dana lain dari beberapa korban berbeda yang masing-masing bernilai Rp135 juta, Rp50 juta, serta Rp50 juta lebih. Jika ditotal secara keseluruhan, kerugian para korban membengkak hingga Rp540 juta.
Seret Nama Pejabat dan Jadi Topik Hangat Warga
Polemik ini langsung memicu perhatian khusus dari masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) dan menjadi topik perbincangan hangat di berbagai warung kopi.
Pertanyaan besar yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah mengenai siapa saja pihak yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
Kasus ini menjadi semakin kompleks lantaran pusaran polemiknya turut menyeret nama Bupati Majene, Andi A Syukri Tammalele serta oknum petugas dari Kementerian Pendidikan.
Keterlibatan nama-nama tersebut memicu tanda tanya besar apakah proyek ini merupakan sindikat terstruktur atau pencatutan nama pejabat semata.
Kini, publik menunggu apakah “bola panas” kasus ini akan segera bergulir ke Aparat Penegak Hukum (APH), dan apakah akan ada tindakan tegas dari instansi terkait agar para korban bisa mendapatkan keadilan yang seutuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan penelusuran lebih lanjut serta mengonfirmasi pihak-pihak terkait, mulai dari Bupati Majene, pihak Kementerian Pendidikan, hingga oknum ASN berinisial IH guna memberikan informasi yang berimbang. (AP)
