JAKARTA, Berita12.com — Bersama Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Universitas Paramadina menggelar peluncuran buku dan diskusi “Pancasila Market Economy” di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, ekonom, pejabat pemerintah, serta pelaku usaha untuk membahas arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa ekonomi Pancasila harus menempatkan pasar dan negara dalam posisi seimbang.
Menurutnya, pasar merupakan bagian penting dari peradaban yang tidak dapat dihilangkan dalam sistem ekonomi modern.
“Pasar adalah keniscayaan. Kalau pasar tidak ada, ekonomi akan runtuh. Tetapi pada saat yang sama negara juga harus hadir agar tercipta keadilan dan pemerataan,” kata Didik dalam sambutannya.
la menilai implementasi ekonomi Pancasila masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait ketimpangan ekonomi antar daerah.
“Kita belum sepenuhnya mencapai prinsip persatuan dalam ekonomi. Masih ada kesenjangan yang besar antara daerah maju dan daerah tertinggal. Itu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar ekonom Indef ini.
Sementara Direktur KAS, Denis Suarsana, mengungkapkan buku tersebut merupakan hasil perjalanan panjang kerja sama dengan Universitas Paramadina selama lebih dari satu dekade dalam membahas konsep ekonomi pasar sosial dan relevansinya terhadap ekonomi Pancasila.
“Kami menyadari ada hubungan yang sangat kuat antara prinsip ekonomi pasar sosial dengan prinsip politik dan ekonomi dalam Pancasila. Karena itu kami merasa terhormat dapat mendukung pembaruan konsep ekonomi Pancasila agar sesuai dengan tantangan pembangunan Indonesia saat ini,” ujarnya.
la juga menilai momentum peluncuran buku tersebut sangat tepat di tengah target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan, inovasi, dan investasi, tetapi tetap sesuai dengan karakter bangsa dan nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrachman, dalam sambutan yang disampaikan Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Ali Alkatiri menekankan pentingnya reformasi struktural yang berpihak kepada pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta generasi muda.
“Reformasi struktural tidak boleh hanya menjadi istilah teknokratis. Reformasi harus menghadirkan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM, serta memastikan digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat kecil,” katanya.
la menambahkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila.
(Berita12)
