MAMUJU, Berita12.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai tahapan awal penentuan arah pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Forum ini dihadiri Anggota DPRD Sulawesi Barat Haluddin dan Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta peserta dari berbagai instansi yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Rancangan awal RKPD 2027 juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan partisipatif dan berbasis data.
Ia menyebut, sejak 2025, kondisi pembangunan Sulawesi Barat mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD 2027 ini kita susun dengan melihat arah pembangunan sejak 2025 yang sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional dan itu patut menjadi kebanggaan. Pertumbuhan tersebut juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Sebagai langkah responsif terhadap tantangan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sulbar juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan awal RKPD 2027. Masukan dari instansi pemerintah pusat, akademisi, hingga stakeholder daerah akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah akan mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia guna memastikan target pembangunan daerah realistis dan sejalan dengan kondisi makroekonomi.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegas Suhardi Duka.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar Haluddin bersama Sekwan Arianto berharap Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 dapat melahirkan program-program prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 ini mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Haluddin.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyusunan RKPD 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang inklusif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(Berita12)
