MAMUJU, Berita12.com — Kritik terhadap transparansi lembaga publik kembali mencuat, kali ini diarahkan kepada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat.
Ketua Fraksi Mahasiswa, Alim Bahri, menuding BI belum menunjukkan keterbukaan terkait dokumen Standar Laik Operasi (SLO), sebuah persyaratan teknis yang wajib dimiliki setiap institusi yang menjalankan layanan operasional di daerah.
Dalam pernyataannya, Alim menilai minimnya informasi mengenai SLO di lingkungan BI menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan lembaga tersebut terhadap regulasi.
Menurutnya, institusi setingkat bank sentral seharusnya menjadi teladan dalam akuntabilitas.
“Kami menemukan indikasi bahwa BI belum menampilkan dokumen SLO secara terbuka. Jika benar, ini bentuk ketidakpatuhan yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin lembaga negara sebesar BI justru tidak memenuhi standar yang diwajibkan kepada pelaku usaha lain?” ujar Alim Bahri. Rabu, (10/12/2025).
Ia menilai situasi ini menghadirkan ironi, sebab pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum selama ini kerap menindak tegas perusahaan swasta dan lembaga perbankan lain yang diduga melanggar standar operasional.
Namun ketika lembaga sebesar BI justru disorot atas dugaan ketidakpatuhan serupa, konsistensi penegakan aturan patut dipertanyakan.
Fraksi Mahasiswa mendesak BI Perwakilan Sulbar untuk memberikan klarifikasi resmi sekaligus membuka dokumen operasional yang relevan kepada publik.
Alim menegaskan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga komitmen moral bagi lembaga yang mengelola fasilitas negara dan memberikan layanan publik.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dugaan ini tidak segera dijelaskan, kami siap membawa persoalan ini ke instansi terkait. Tidak boleh ada lembaga yang kebal aturan, sekecil apa pun atau sebesar apa pun,” tegasnya.
Ia menyebut, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi Mahasiswa dalam mengawasi tata kelola lembaga publik dan memastikan seluruh institusi tunduk pada standar yang sama.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi seruan terbuka kepada DPRD Sulawesi Barat, Ombudsman, serta aparat pengawas lainnya untuk segera memverifikasi dugaan ketidaklengkapan dokumen operasional BI.
Fraksi Mahasiswa berharap langkah cepat dari pihak berwenang mampu mencegah kesimpangsiuran informasi dan memastikan akuntabilitas tetap berjalan.
(Berita12)
