Polewali Mandar – Kebijakan mendadak Pj Bupati Polewali Mandar, Hamzih, mengganti Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum menuai kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman.
Langkah yang dinilai tergesa-gesa tersebut dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ketua GMNI Polman, Andi Baraq, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat memengaruhi stabilitas birokrasi dan menciptakan spekulasi negatif.
Baca juga: Mamuju Darurat Kekerasan Seksual GMNI Turun ke Jalan
“Pergantian pejabat strategis seperti ini seharusnya melalui proses yang jelas dan pertimbangan matang. Apalagi, Pj Sekda sebelumnya berhasil membantu menangani defisit anggaran Rp9 miliar, dan Plt Kabag Umum telah merealisasikan penerangan jalan yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya, Jumat (25/1/2025).
GMNI menyoroti bahwa keputusan ini diambil tanpa penjelasan yang memadai, memicu ketidakpastian dan potensi munculnya dugaan praktik yang tidak sehat, seperti jual beli jabatan.
Sebagai Pj Bupati yang baru menjabat kurang dari dua bulan, Hamzih dinilai perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut.
“Jika tidak ada klarifikasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa menurun. Jangan sampai masyarakat dibiarkan percaya pada isu-isu liar,” tambah Andi.
GMNI juga mengingatkan pentingnya stabilitas birokrasi, terutama dalam masa transisi kepemimpinan. Mereka khawatir kebijakan mendadak ini dapat mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Polman dan berdampak pada pelayanan publik.
“Stabilitas birokrasi adalah kunci pelayanan optimal kepada masyarakat. Keputusan seperti ini jangan sampai memicu konflik internal di kalangan ASN,” lanjutnya.
Untuk itu, GMNI Polman mendesak Pj Bupati Hamzih segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar kebijakan tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan.
“Jika ada alasan kuat di balik kebijakan ini, sampaikanlah secara transparan kepada masyarakat,” tegas Andi.
GMNI Polman juga berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi menjaga transparansi dan stabilitas birokrasi di Kabupaten Polewali Mandar.
“Kami akan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
(Berita12)
