JAKARTA, Berita12.com — BNPB mencatat bahwa tren kejadian bencana terus mengalami kenaikan, di mana lebih dari 90% merupakan bencana hidrometeorologi. Kejadian bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu semakin menegaskan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan hal-hal yang tidak pernah di duga sebelumnya. Hal ini disampaikan Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH, Franky Zamzani dalam Seminar Nasional Ketahanan Iklim Berkelanjutan “Pengalaman dari Lima Proyek Adaptation Fund di Indonesia”, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).
“Adanya Anomali Siklon Tropis Seroja, anomali ini seharusnya terjadi di atas garis khatulistiwa. Namun, akibat perubahan iklim, siklon ini justru lahir di bawah khatulistiwa. Siklon tersebut menyebabkan intensitas hujan yang sangat ekstrem. Curah hujan yang biasanya maksimal hanya 100 mm per hari, melonjak drastis hingga mencapai 700 mm per hari,” ujar Franky.
Franky menjelaskan, perubahan iklim ini dipastikan akan berdampak buruk pada berbagai sektor kehidupan, antara lain: Produktivitas pangan yang terganggu, Krisis ketersediaan sumber daya air, Meningkatnya incidence rate penyakit terkait iklim (seperti DBD, Malaria, dan ISPA).
“Dampak perubahan iklim ini terjadi secara tidak proporsional (tidak merata) dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, serta infrastruktur pelayanan publik. Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin akan merasakan dampak yang paling besar,” tuturnya.
Komitmen NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia menurut Franky yakni, tidak hanya terbatas pada komitmen mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca saja, tetapi juga fokus pada bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap risiko perubahan iklim.
“Ketahanan iklim dalam NDC ini ditopang oleh tiga pilar utama: Ketahanan ekonomi, Ketahanan sosial dan sumber kehidupan, Ketahanan ekosistem dan lanskap. Ketika pilar-pilar ketahanan tersebut diturunkan (breakdown), program adaptasi iklim Indonesia dikerucutkan ke dalam 5 bidang prioritas utama yang sangat relevan dengan program nasional: Ketahanan Pangan, Ketahanan Air (Sumber Daya Air), Kesehatan, Energi dan Ekosistem,” jelasnya.
“Jadi tantangan utama saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan rencana strategis tersebut ke dalam aksi nyata serta menentukan lokasi-lokasi prioritas untuk kelima bidang utama (pangan, energi, air, kesehatan, dan ekosistem) di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Kemitraan, Nurina Widagdo yang turut hadir menyampaikan bahwa, Kemitraan adalah sebuah organisasi non-profit yang bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan tata kelola yang baik (good governance) di Indonesia dan ranah yang lebih luas.
“Kami bekerja sama dengan KLH dan Adaptation Fund Dalam konteks perubahan iklim, Kemitraan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Adaptation Fund,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana-dana yang masuk ke Indonesia dari Adaptation Fund dikelola dengan prinsip good governance, yang dikawal mulai dari: Tahap persiapan, implementasi, pelaporan dan memastikan adanya dampak nyata yang dihasilkan.
“Hal yang paling kami tekankan sebagai Kemitraan adalah the good governance of the implementation and the use of climate finance (tata kelola yang baik dalam implementasi dan penggunaan pendanaan iklim),” pungkasnya.
(Berita12)
