MAMUJU, Berita12.com – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai berdampak pada sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulbar menjadi salah satu yang harus merapikan kembali rencana kerjanya setelah pagu anggaran dipangkas signifikan.
Dalam rapat bersama Komisi I DPRD Sulbar, Jumat (21/11/2025), Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh OPD diminta menyesuaikan kegiatan, sekaligus memastikan prioritas gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan sesuai visi “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Ridwan mengungkapkan, Kominfo harus memangkas anggaran dari sekitar Rp21 miliar menjadi hanya Rp15 miliar lebih. Kondisi ini membuat sejumlah program tidak dapat berjalan maksimal pada 2026.
“Dengan penyesuaian ini, ada program yang tidak bisa digenjot tahun depan. Tapi kami tetap fokus pada prioritas, termasuk bantuan internet. Jika belum bisa tuntas, kami lakukan bertahap sambil menunggu kondisi fiskal pulih,” ujarnya.
Meski anggaran terbatas, Ridwan menegaskan Kominfo Sulbar tidak akan mengendurkan komitmen dalam menjaga layanan informasi publik. Ia menyebut, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri, namun pemerataan akses internet tetap menjadi agenda utama.
“Situasinya dinamis, tapi layanan publik tidak boleh terganggu. Pemerataan akses internet tetap kami dorong,” tambahnya.
Rapat bersama Komisi I DPRD tersebut menjadi bagian dari evaluasi awal sebelum penyusunan program final tahun anggaran 2026, sekaligus memastikan arah pembangunan komunikasi dan informasi di Sulawesi Barat tetap berada pada jalur prioritas pemerintah provinsi.
(Berita12)
