MAMUJU, Berita12.com — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini difokuskan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan target pembangunan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (28/1/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Syamsul Samad, dan dihadiri sejumlah anggota komisi, antara lain M. Irbad Kaimuddin, H. Haluddin, M. Khalil Gibran, Dr. Mulyadi Bintaha, Andi Muammar Qadafi Abidin, serta Suhadi Kandoa.
Sejumlah organisasi perangkat daerah hadir sebagai mitra kerja, di antaranya Biro Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam forum tersebut, Komisi I menelaah realisasi anggaran, kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan, hingga capaian kinerja masing-masing perangkat daerah. Evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Pimpinan Komisi I menegaskan, monitoring bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sinergi antar mitra kerja dinilai krusial agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari tujuan awal pembangunan.
Melalui rapat ini, Komisi I berharap pelaksanaan APBD 2025 dapat terus dikawal secara optimal dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
(Berita12)
