MAMUJU, Berita12.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syarifuddin, SH memimpin rapat koordinasi terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Komisi II, Gedung DPRD Sulbar, dan dihadiri sejumlah anggota komisi, termasuk M. Khalil Gibran, SH dan H. Haeruddin, SH. Turut mendampingi, Wakil Ketua Komisi II, Dra. Hj. Jumiaty A. Mahmud.
Pertemuan ini juga diikuti oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD Sulbar, A.M. Bisyri Nur, serta jajaran pejabat Sekretariat DPRD Sulbar yang mengelola aset, seperti Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Kasubag Umum M. Adib, Bendahara Barang Afdaluddin, dan staf pendukung lainnya.
Baca juga: Komisi II DPRD Sulbar Soroti Kinerja OPD dalam Rapat Evaluasi LKPJ 2024
Dalam rapat, Komisi II menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal pengelolaan aset, khususnya kendaraan dinas dan lahan yang masih berstatus sengketa.
Komisi menilai penting adanya kejelasan status aset guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran pemeliharaan dan operasional.
“Banyak aset yang belum bersertifikat, terutama lahan yang masuk kategori sengketa. Ini harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, kendaraan dinas yang sudah beroperasi selama puluhan tahun perlu didata ulang. Kita ingin mengetahui dengan pasti anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun operasionalnya,” ungkap H. Syarifuddin.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulbar mendorong pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel demi optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
(Berita12)
