Komisi IV DPRD Dukung Langkah DKPPKB Turunkan AKI

Mamuju98 Dilihat

MAMUJU, Berita12.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menekan angka kematian ibu (AKI) yang masih menjadi tantangan serius di sejumlah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Rabu (11/2/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdur Rahim, itu membahas hasil monitoring dan evaluasi sektor kesehatan sepanjang 2025. Dalam forum tersebut, Nursyamsi mengungkapkan bahwa meski tren kematian ibu menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, kasus AKI masih terkonsentrasi di beberapa kabupaten, terutama Polewali Mandar dan Majene.

Menurut Nursyamsi, penguatan layanan kesehatan ibu menjadi prioritas utama sejalan dengan visi pembangunan daerah “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka. Pemerintah daerah, kata dia, memfokuskan kebijakan pada langkah pencegahan, deteksi dini kehamilan berisiko, serta peningkatan kualitas layanan persalinan yang aman.

“Penyebab utama kematian ibu masih didominasi perdarahan obstetrik, hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi non-obstetri. Ini menunjukkan perlunya penguatan layanan antenatal terpadu dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DKPPKB Sulbar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penurunan AKI. Program tersebut mencakup penguatan layanan kegawatdaruratan maternal melalui PONED dan PONEK, optimalisasi sistem rujukan maternal 24 jam, serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal secara berkelanjutan.

Intervensi juga difokuskan pada wilayah dengan kasus tertinggi, khususnya Polewali Mandar dan Majene, guna memastikan penanganan yang lebih cepat dan terukur di tingkat layanan dasar hingga rujukan.

Komisi IV DPRD Sulbar menyambut positif langkah yang dipaparkan DKPPKB dan mendorong implementasi kebijakan secara konsisten di lapangan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.

(Berita12)

https://www.berita12.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241225-WA0010-scaled.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *