Pasangkayu, Berita12.com — Manajemen raksasa perkebunan kelapa sawit PT Letawa, anak perusahaan PT Astra Agro Lestasi Tbk, kini berada di ujung tanduk. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merdeka Manakarra Sulawesi Barat secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada pihak korporasi agar segera mengembalikan 200 hektare lahan milik warga yang dikuasai di Afdeling G, Dusun Marisa, Desa Lariang, Kabupaten Pasangkayu.
Tidak hanya menuntut pengembalian hak rakyat, LSM Merdeka Manakarra juga menabuh genderang perang dengan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipidkor Polri untuk membongkar dugaan praktik korupsi serta perambahan kawasan hutan lindung yang dilakukan perusahaan.
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat, Andika, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menggertak. Ia mengantongi bukti-bukti otentik dan historis yang menelanjangi kewajiban perusahaan yang selama ini diduga sengaja diabaikan.
“Peringatan ini bukan gertak sambal. Kami memegang dokumen negara yang secara eksplisit mewajibkan PT Letawa mengeluarkan atau menginklavekan 200 hektare lahan rakyat tersebut dari areal perkebunan mereka,” tegas Andika dalam pernyataan sikapnya, Jumat (13/11/2026).
Bukti Dokumen Tak Terbantahkan
Andika membeberkan sederet bukti telak yang mengunci posisi PT Letawa. Pertama, Surat Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mamuju Nomor: 522.12/89/4/94/EKON tertanggal 30 April 1994. Pada poin ketiga surat sakti tersebut, ditegaskan bahwa 200 hektare lahan di Afdeling G Dusun Marisa (dahulu Desa Tikke) adalah perkebunan rakyat yang wajib diinklavekan.
Kedua, pengakuan internal perusahaan sendiri melalui surat pernyataan bermeterai tahun 2012 dari Ventje G Rattu, mantan Community Development Area Manager (CDAM) Area C PT Letawa. Surat itu secara gamblang mengakui kewajiban perusahaan mengembalikan 200 hektare lahan sesuai rekomendasi Bupati Mamuju 1994, sekaligus mementahkan manuver surat klarifikasi perusahaan nomor 95/LTW/CD/VII/2009 yang berdalih lokasi lahan bisa berpindah-pindah.
Ketiga, tekanan politik dan rekomendasi resmi dari parlemen, mulai dari surat pengawasan Anggota DPR RI kepada Direktur Utama PT Letawa hingga Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang bulat menyetujui pengembalian 200 hektare lahan kepada warga.
“Bukti ini sudah sangat telak untuk menyeret PT Letawa ke meja hijau atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kami beri peringatan keras: segera kembalikan hak rakyat sebelum kami tempuh jalur hukum yang lebih jauh!” ancam Andika.
Desak KPK Buka “Kotak Pandora” Perambahan Hutan Lindung
Sikap LSM Merdeka Manakarra tidak berhenti pada sengketa lahan warga. Andika juga membongkar borok lain yang jauh lebih fatal, yakni dugaan kuat adanya sekitar 42 hektare kebun sawit PT Letawa yang mencaplok kawasan hutan lindung.
Menurut Andika, menanam sawit di dalam kawasan hutan lindung dan di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) adalah kejahatan korporasi serius yang merampok kekayaan negara. Ia pun menantang aparat penegak hukum di tingkat pusat untuk tidak tutup mata.
“Kami mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipidkor Polri segera turun gunung membuka ‘kotak pandora’ skandal dugaan korupsi pengelolaan kebun sawit PT Letawa. Perusahaan ini terindikasi kuat menikmati keuntungan dari dalam kawasan hutan lindung dan di luar HGU,” cecar Andika.
Di akhir pernyataannya, Andika melontarkan kritik pedas terhadap penegakan hukum yang dinilai tumpul saat berhadapan dengan korporasi besar.
“Sangat memalukan, sampai detik ini hukum seolah dibuat mandul di hadapan PT Letawa. Buktinya, tidak ada satu pun pihak korporasi yang disentuh proses hukum atas pelanggaran nyata ini,” pungkasnya dengan nada geram.
(Berita12)












