BERITA12.COM — Dugaan setoran uang sebesar Rp540 juta yang dikaitkan dengan pengurusan proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memasuki babak baru.
Lembaga Kajian dan Pengembangan Hukum (LKPPH) DPN PERMAHI menyatakan siap membawa informasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk ditelaah lebih lanjut.
Langkah itu disiapkan menyusul informasi dan pemberitaan mengenai dugaan transaksi tersebut, termasuk pengakuan seseorang bernama Ilham yang dalam pemberitaan disebut menyeret sejumlah nama.
Sekretaris Umum LKPPH DPN PERMAHI, Wahyullah Arif, menegaskan pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Menurut dia, dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum dengan mengedepankan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memandang serius pemberitaan mengenai dugaan setoran Rp540 juta di Majene yang dikaitkan dengan pengakuan Ilham dan menyebut sejumlah pihak. LKPPH DPN PERMAHI siap membawa persoalan ini ke KPK RI untuk ditelaah berdasarkan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wahyullah, Senin (26/10/2026).
Wahyullah mengatakan, perhatian LKPPH DPN PERMAHI tidak terlepas dari dugaan kemungkinan adanya keterkaitan transaksi tersebut dengan program revitalisasi sekolah.
Program revitalisasi, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang digunakan semestinya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Jika nantinya ditemukan indikasi hubungan antara dugaan transaksi Rp540 juta tersebut dengan anggaran revitalisasi sekolah, menurut Wahyullah, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Pemeriksaan perlu mencakup sumber dana, tujuan transaksi, identitas pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta kemungkinan keterkaitannya dengan pelaksanaan kegiatan, pencairan anggaran, dan pertanggungjawaban pekerjaan,” ujarnya.
LKPPH DPN PERMAHI juga menilai sejumlah dokumen dapat menjadi petunjuk penting dalam proses penelusuran, mulai dari kontrak pekerjaan, bukti transfer, dokumen kegiatan, komunikasi para pihak hingga keterangan saksi.
Menurut Wahyullah, seluruh informasi tersebut perlu diuji untuk mengetahui apakah benar terdapat hubungan antara dugaan transaksi dengan pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah.
“Kami meminta agar seluruh informasi ditelusuri secara profesional. Jangan sampai anggaran yang seharusnya mendukung peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya,” katanya.
Namun, ia menegaskan dugaan keterkaitan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.
“Keterkaitan dugaan transaksi dengan anggaran revitalisasi sekolah harus dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan yang sah, bukan sekadar asumsi,” lanjutnya.
Selain KPK, LKPPH DPN PERMAHI berencana meneruskan informasi tersebut kepada kementerian yang membidangi pendidikan.
Langkah tersebut dimaksudkan agar aspek administrasi dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene dapat ditelaah apabila ditemukan indikasi keterkaitan dengan dugaan transaksi tersebut.
Sementara itu, KPK diharapkan dapat menilai informasi atau laporan yang nantinya disampaikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Wahyullah menekankan bahwa pengawasan terhadap anggaran publik tidak boleh berhenti pada polemik pemberitaan.
Menurut dia, jika memang terdapat bukti awal yang memadai, mekanisme pengaduan resmi harus ditempuh agar persoalan tersebut dapat diperiksa oleh lembaga yang berwenang.
Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, LKPPH DPN PERMAHI juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah.
Wahyullah menegaskan, penyebutan nama seseorang dalam pemberitaan maupun pengakuan pihak tertentu tidak otomatis membuktikan orang tersebut terlibat dalam tindak pidana.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada polemik pemberitaan. Jika ditemukan bukti awal yang memadai, kami siap menempuh mekanisme pengaduan resmi dan mengawal prosesnya sesuai hukum,” kata Wahyullah.
Ia menambahkan, apabila nantinya pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, proses tersebut tetap harus berjalan dengan menghormati hak setiap pihak yang disebut maupun diperiksa.
LKPPH DPN PERMAHI menyatakan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah, khususnya di sektor pendidikan.
Menurut Wahyullah, anggaran publik harus dapat ditelusuri mulai dari sumber, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.
“Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” tegasnya.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran bukan kewenangan pihaknya, melainkan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah oleh lembaga berwenang.
Hingga berita ini disusun, rencana pelaporan LKPPH DPN PERMAHI ke KPK masih merupakan langkah tindak lanjut yang akan ditempuh. Dugaan setoran Rp540 juta tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut.
Demikian pula, penyebutan nama sejumlah pihak dalam informasi yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang sah. (*yy)






