MAMUJU, Berita12.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat koordinasi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Rapat yang digelar di Ruang Sekretariat Provinsi Sulbar, Selasa (21/10), menjadi langkah awal menuju pembenahan kebijakan fiskal daerah tahun anggaran 2025–2026. Agenda ini juga menjadi rapat perdana TAPD di bawah kepemimpinan Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, yang baru saja ditunjuk pada awal pekan ini.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan keuangan daerah sejalan dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Junda Maulana yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Sulbar.
Bahas APBD dan Efisiensi Anggaran
Dalam rapat tersebut, TAPD menyoroti beberapa isu krusial, antara lain efisiensi belanja daerah, penyesuaian arah kebijakan APBD 2025–2026, serta pembahasan teknis menjelang rapat bersama DPRD Sulbar.
Salah satu agenda penting yang akan dibahas bersama DPRD adalah Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur tentang pembatasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa TAPD berperan vital dalam menjaga disiplin fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Efisiensi dan ketepatan arah kebijakan fiskal menjadi kunci menjaga stabilitas APBD serta keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Sinergi dengan DPRD
Selain membahas kebijakan fiskal, TAPD juga menyiapkan agenda koordinasi dengan DPRD Provinsi Sulbar yang akan digelar keesokan harinya. Pertemuan itu diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan keuangan yang berpihak pada masyarakat.
Rapat turut dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan BPKPD, di antaranya Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Muhammad, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri.
Dengan koordinasi ini, Pemprov Sulbar berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
(Berita12)
