MAMUJU, Berita12.com – Refleksi 27 Tahun Reformasi, Mahasiswa dan Masyarakat Sulbar Geruduk DPRD Bawa Sejumlah Tuntutan.
Dalam memperingati 27 tahun gerakan reformasi 1998, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sulbar, Rabu, 21 Mei 2025.
Aksi ini menjadi momentum kritik atas perjalanan reformasi yang dianggap belum sepenuhnya menjawab harapan rakyat.
Massa aksi disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta sejumlah anggota legislatif lainnya seperti Jumiati A. Mahmud, Haluddin, Mulyadi Bintaha, dan Harun Lulullangi.
Baca juga: RPJMD Sulbar 2025–2029 Didorong Jawab Aspirasi dan Tantangan Daerah
Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, peserta aksi menyuarakan berbagai persoalan nasional dan lokal yang dinilai mencederai semangat reformasi. Mereka menilai masih banyak ketimpangan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Isu Nasional yang Disorot:
- Mendesak pencabutan Undang-Undang TNI.
- Mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Tuntutan Lokal yang Diajukan:
- Pembebasan kawasan hutan lindung yang berada di area pemukiman warga Sulbar.
- Pemerataan infrastruktur pendidikan dan distribusi tenaga pendidik di daerah.
- Evaluasi terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar UPM dan UMR.
- Peninjauan kinerja PDAM Tirta Manakarra.
- Penutupan operasional Kafe Dermaga Sandeq.
- Keterbukaan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Perbaikan layanan kesehatan dan distribusi tenaga medis.
- Evaluasi izin dan praktik pertambangan di wilayah Sulbar.
- Peningkatan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- Transparansi dalam capaian dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Perwakilan massa diterima secara resmi untuk menyampaikan aspirasi mereka di dalam ruang DPRD.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Sumbang 7 Ekor Sapi Qurban untuk Warga Sulbar
Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Sulbar menyatakan komitmennya untuk:
- Menyampaikan aspirasi pencabutan UU TNI ke DPR RI.
- Mendorong pengesahan UU Perampasan Aset di tingkat nasional.
- Mengevaluasi dan menindaklanjuti pembebasan kawasan hutan lindung yang tumpang tindih dengan pemukiman warga.
- Melibatkan masyarakat dalam proses finalisasi Perda RTRW.
- Memperjuangkan pemerataan tenaga pendidik dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Memperkuat transparansi kinerja pemerintah daerah dan akses informasi publik.
Aksi ditutup dengan penandatanganan berita acara antara DPRD Sulbar dan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulbar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal reformasi di daerah.
(Berita12)
