Berita12.com – Menjelang pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, H. Sugianto, mengingatkan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulbar untuk menjaga integritas dan independensi dalam menentukan pilihan.
Menurut Sugianto, proses pemilihan Wakil Gubernur pengganti tidak boleh tercoreng oleh praktik politik uang maupun intervensi kepentingan tertentu.
Ia menegaskan, setiap keputusan yang diambil anggota legislatif harus berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan iming-iming keuntungan pribadi atau kepentingan politik jangka pendek.
“Seluruh anggota DPRD Sulawesi Barat harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan independensi. Jangan sampai hanya karena iming-iming sejumlah uang maupun berbagai fasilitas yang dijanjikan, kemudian menggoyahkan sikap dan pendirian dalam menentukan pilihan,” kata Sugianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan PAW Wakil Gubernur memiliki landasan hukum yang jelas. Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan DPRD Sulawesi Barat Tahun 2026 mengenai pembentukan Panitia Khusus PAW Wakil Gubernur.
Bagi Sugianto, agenda PAW bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi di Sulawesi Barat. Karena itu, ia berharap seluruh 45 anggota DPRD Sulawesi Barat menggunakan hak pilih secara objektif, bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun.
“Keputusan yang diambil harus benar-benar didasarkan pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah, bukan karena kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Tak hanya kepada para legislator, Sugianto juga menyampaikan pesan kepada para calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Ia meminta para kandidat menghindari praktik politik uang dan tidak menawarkan janji-janji berlebihan demi memperoleh dukungan politik.
Menurutnya, masa jabatan Wakil Gubernur yang tersisa relatif singkat sehingga yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan, gagasan, dan komitmen untuk mendampingi gubernur dalam menjalankan pemerintahan.
“Sisa masa jabatan Wakil Gubernur Sulbar tidak terlalu lama. Karena itu, yang seharusnya dikedepankan adalah visi, misi, gagasan, dan komitmen untuk membantu Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Ia menambahkan, figur yang terpilih nantinya diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat pelaksanaan program strategis Pemerintah Provinsi Sulbar, terutama Program Panca Daya, guna mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
