MAMUJU, Berita12.com — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10).
Rakor tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah lainnya.
Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan tekadnya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulbar tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Ia menilai, pembangunan ekonomi dan sosial hanya dapat dicapai jika keuangan daerah dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.
“Saya dan Pak Salim memiliki tekad besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik, menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan sektor-sektor yang mapan,” ujar Suhardi Duka.
Penyesuaian APBD dan Kebijakan Efisiensi
Suhardi menjelaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, Pemprov Sulbar melakukan sejumlah penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, hasil kebijakan efisiensi mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai program padat karya dan kegiatan produktif yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Ia juga menegaskan agar penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan realistis.
“Jangan hanya angka ideal di atas kertas. Anggaran harus bisa diwujudkan dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Dalam proses penyesuaian itu, Pemprov Sulbar menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum Suhardi menjabat.
Hadapi Penurunan TKD Rp200 Miliar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam laporannya menjelaskan bahwa efisiensi masih menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan bisa lebih baik. Intinya adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Ali Chandra mengungkapkan, pemerintah daerah juga perlu mewaspadai penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar pada tahun depan.
Kondisi ini, kata dia, menuntut Pemprov Sulbar untuk menata ulang struktur PAD dan belanja agar program pembangunan tetap berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
(Berita12)
