MAMUJU – Gabungan Aktivis Sulawesi Barat menggelar dialog publik bertajuk “Dana Bencana di Tahun Politik” pada Kamis, 21 November 2024, bertempat di sebuah warkop di Kota Mamuju.
Diskusi ini menyoroti dugaan politisasi bantuan stimulan gempa tahap II menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju dan Pilkada Gubernur Sulbar.
Dialog yang dihadiri puluhan aktivis, termasuk pegiat demokrasi, menyoroti kegiatan tim validasi bantuan stimulan yang dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten mamuju yang dinilai memiliki agenda politik terselubung.
Pelaksanaan asesmen bantuan bencana tersebut bertepatan dengan satu minggu sebelum hari pencoblosan, sehingga dianggap sebagai upaya memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Para Aktivis Sulbar ini menuding Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini BPBD Mamuju memanfaatkan bantuan bencana untuk kepentingan politik. Hal ini dinilai dapat mencederai demokrasi di Sulbar.
Salah satu aktivis, Abdillah, menyebut tim validasi memiliki peran ganda, yakni sebagai tim pendamping sekaligus tim sukses salah satu paslon.
“Perekrutan tim validasi dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Hal ini jelas menunjukkan adanya kepentingan politik. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun memeriksa dugaan pelanggaran ini,” tegas Abdillah.
Ia juga menyoroti potensi konflik yang bisa muncul di Kabupaten Mamuju jika pelanggaran semacam ini dibiarkan.
Abdillah menilai langkah ini sebagai ancaman bagi netralitas penyelenggaraan Pilkada. Ia mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk segera mengambil tindakan.
Pegiat demokrasi Sopliadi turut menyoroti sikap pasif Anggota DPRD Mamuju yang dianggap membiarkan tindakan BPBD Mamuju. Menurutnya, DPRD seharusnya bertindak sebagai pengawas dengan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
“Jika DPRD terus diam, kami siap mendesak mereka untuk bertindak. Apalagi, dana sebesar Rp1 miliar yang digunakan tim validasi sangat rentan disalahgunakan. DPRD Mamuju wajib memastikan tidak ada politisasi dalam penggunaan dana ini,” ujar Sopliadi.
Ia juga mengkritisi ketimpangan pelaksanaan bantuan. Contohnya, BPBD Kabupaten Majene yang terdampak lebih parah akibat gempa 2021 tidak melakukan asesmen serupa. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan di Mamuju lebih bermotif politik dibandingkan kemanusiaan.
Dialog ini menghasilkan seruan agar semua pihak, termasuk masyarakat, terus mengawasi jalannya Pilkada dengan cermat. Aktivis Sulbar sepakat untuk melawan segala bentuk politisasi yang dapat mencederai demokrasi di Sulbar. Mereka juga mendesak APH dan DPRD untuk segera bertindak tegas dalam menangani dugaan pelanggaran ini.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sulawesi Barat, sekaligus memastikan bantuan bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
(Berita12)
