Berita12.com – Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim Penjaga Demokrasi mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya informasi viral yang dinilai berpotensi memicu kegaduhan politik dan memperkeruh situasi demokrasi di Kaltim.
Dalam pernyataannya, aliansi tersebut menilai belakangan ini ruang publik dipenuhi berbagai unggahan yang sengaja dirancang untuk membentuk kemarahan publik melalui narasi provokatif, framing negatif, hingga dugaan disinformasi terhadap gubernur Hi. Rudy Mas’ud.
Mereka mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi lebih dulu.
“Gunakan akal sehat dan jangan menelan mentah-mentah informasi viral. Bedakan kritik yang sehat dengan fitnah maupun adu domba,” demikian isi seruan yang disampaikan aliansi yang diterima redaksi. Jumat, (15/5/2026).
Aliansi juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif agar pembangunan di Kaltim dapat berjalan tanpa terganggu konflik politik yang berkepanjangan. Mereka menilai persatuan masyarakat harus tetap dijaga di tengah meningkatnya tensi politik dan perdebatan di media sosial.
Soroti Sejumlah Isu Viral
Dalam pernyataan itu, aliansi turut menanggapi beberapa isu yang ramai diperbincangkan publik, mulai dari pengadaan mobil dinas hingga anggaran operasional rumah jabatan.
Terkait isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, aliansi menyebut angka tersebut memang sempat muncul dalam pembahasan anggaran. Namun, mereka menegaskan bahwa pengadaan itu telah dibatalkan setelah muncul kritik dan aspirasi masyarakat.
Menurut mereka, keputusan pembatalan tersebut justru menunjukkan sikap Rudy Mas’ud yang bersedia mendengar suara publik.
Selain itu, isu renovasi rumah jabatan juga disebut bukan semata untuk kepentingan pribadi pejabat, melainkan bagian dari pemeliharaan fasilitas negara yang diklaim telah mengalami kerusakan sejak periode sebelumnya.
Sementara mengenai anggaran laundry yang menjadi sorotan publik, aliansi menilai narasi yang berkembang di media sosial cenderung menyesatkan. Mereka menjelaskan anggaran tersebut disebut mencakup kebutuhan operasional kompleks rumah jabatan, seperti perawatan karpet, gorden, hingga perlengkapan kegiatan resmi pemerintahan.
Ajak Publik Jaga Persatuan
Aliansi menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, mereka mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi penyebaran fitnah maupun propaganda yang dapat memecah belah masyarakat.
Mereka pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan persatuan kita. Mari menjaga daerah dan pemimpin yang dipilih secara demokratis,” tulis aliansi tersebut dalam pernyataan penutupnya. (*)
