MAJENE, BERITA12.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2024.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Nomor 17/LHP/XIX.MAM/12/2024, tertanggal 20 Desember 2024.
Dalam Bab III laporan tersebut, BPK mengungkapkan delapan permasalahan, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional, belum optimalnya penyelarasan indikator makro dengan prioritas nasional, serta belum terpenuhinya alokasi anggaran mandatory spending.
Selain itu, perencanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinilai belum memadai. BPK juga menyoroti penyusunan anggaran yang belum sepenuhnya terukur secara rasional, prinsip ekonomi dan akuntabilitas dalam penganggaran belanja, serta pelaksanaan APBD dan pengelolaan kas daerah yang belum optimal.
Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan tiga rekomendasi kepada Bupati Majene, yakni memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah dengan memprioritaskan mandatory spending, pemenuhan SPM dan belanja wajib mengikat; menyusun pedoman tertulis penganggaran pendapatan daerah yang terukur secara rasional; serta menetapkan kebijakan pengendalian kas melalui penjadwalan penerimaan dan pengeluaran, penerapan saldo kas minimal, dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana dalam dokumen anggaran.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene menyatakan menerima seluruh temuan dan kesimpulan BPK serta berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Meski demikian, pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap perlu dipastikan melalui langkah konkret dan bukti tindak lanjut pemerintah daerah.
Catatan Redaksi: Berita ini disajikan atas LHP BPK dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Majene terkait langkah konkret dan perkembangan tindak lanjut atas tiga rekomendasi BPK tersebut menjadi bagian dari focus redaksi.
BPK Soroti Pengelolaan APBD Majene 2023 Semester I 2024, Mandatory Spending hingga Pengendalian Kas Jadi TemuanBPK Majene, APBD Majene, Temuan BPK, Mandatory Spending, Pengelolaan Keuangan Daerah
