MAMUJU, Berita12.com – Pemerintah pusat saat ini tengah gencar mendorong program swasembada pangan melalui Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Program ini menempatkan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mendampingi petani dan mengawal produktivitas pertanian nasional.
Namun, di tengah upaya besar tersebut, nasib penyuluh pertanian di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) justru memprihatinkan.
Baca juga: Tiga Desa di Pasangkayu Desak PT Letawa Angkat Kaki dari Lahan Warga
Hingga Mei 2025, biaya operasional penyuluh (BOP) belum juga dicairkan selama lima bulan terakhir.
Salah satu penyuluh pertanian di Kabupaten Majene yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal tahun hingga kini, mereka belum menerima dana BOP. Padahal, dana tersebut penting untuk mendukung mobilitas dan kegiatan penyuluhan di lapangan.
“Kami tetap bekerja seperti biasa mendampingi petani, tapi BOP sudah lima bulan belum cair. Ini sangat menyulitkan kami di lapangan,” ungkapnya.
Baca juga: Prabowo: RI Sudah Menuju Swasembada Pangan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majene, Hj. Andi Adlina, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pencairan dana BOP saat ini berada di tingkat provinsi.
“Biaya BOP itu sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi. Operasional dan administrasinya juga melalui provinsi. Anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelas Andi Adlina saat dihubungi via telepon. Selasa, (20/5/2025).
Keterlambatan pencairan ini dikhawatirkan berdampak pada efektivitas program penyuluhan dan pencapaian target swasembada pangan, terutama di daerah-daerah yang sangat mengandalkan peran aktif penyuluh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulbar terkait alasan keterlambatan pencairan dana BOP tersebut.
(Berita12)
Bukan cuma BOP, Honor THL-TBPP juga belum dibayarkan.
Apa itu THL-TBPP ?