JAKARTA, Berita12.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mendorong percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Namun, DPR RI dan pemerintah diingatkan agar regulasi tersebut tidak memberikan kewenangan absolut kepada negara yang berpotensi mengancam hak konstitusional dan kebebasan warga negara.
Pandangan tersebut disampaikan DPP AMHTN-SI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menegaskan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi, merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara.
Meski demikian, penerapannya harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara melindungi hak konstitusional warga negara,” tegas Tri dalam forum tersebut.
Dari perspektif Hukum Tata Negara, DPP AMHTN-SI mengajukan lima prinsip penting yang perlu menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah dalam penyusunan regulasi tersebut.
Pertama, menolak kewenangan absolut negara dengan memastikan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya tanpa pembuktian yang sah.
Kedua, menerapkan prinsip checks and balances melalui pemisahan kewenangan penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset.
Ketiga, menempatkan pengadilan independen sebagai pengendali utama (judicial control), sehingga penyitaan dan perampasan aset permanen harus melalui proses peradilan yang menjamin hak-hak hukum pihak terkait.
Adapun mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBF) dinilai hanya dapat diterapkan secara terbatas dengan persyaratan hukum yang ketat.
Keempat, regulasi harus memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pasangan, ahli waris, kreditur, dan mitra usaha.
Negara juga tetap berkewajiban membuktikan terlebih dahulu keterkaitan aset dengan tindak pidana.
Kelima, pengaturan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar harus ditempatkan secara tegas dalam hukum pidana materiil berdasarkan asas legalitas, bukan dicampurkan ke dalam mekanisme hukum acara perampasan aset.
Menutup pemaparannya, Tri menekankan bahwa keberhasilan pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari kemampuan negara menyita kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga prinsip konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tetap tunduk pada konstitusi,” ujarnya.
DPP AMHTN-SI berharap seluruh masukan tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset agar menghasilkan regulasi yang efektif, akuntabel, transparan, serta menjamin keadilan dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. (*rls)
