MAMUJU, Berita12.com — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar menggelar rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di ruang rapat Komisi I DPRD Sulbar, Jumat (15/8).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Kominfo Sulbar untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah, terutama dalam mengoptimalkan pelayanan publik melalui program digitalisasi. Salah satu isu utama yang disorot adalah penguatan infrastruktur jaringan di daerah dengan akses internet lemah atau blankspot.
Program ini sejalan dengan agenda quick wins “Sulbar Berdaya” yang diinisiasi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Transformasi digital dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya Sulbar maju dan sejahtera.
“Jaringan yang kuat harus dibarengi dengan pendampingan. Tanpa itu, teknologi hanya jadi alat, bukan solusi. Yang kita dorong adalah pemanfaatan digitalisasi agar bisa menambah pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar.
Selain pembangunan jaringan, agenda besar ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital. Pemerintah daerah berharap masyarakat tak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk membuka peluang usaha, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat konektivitas sosial.
Dengan arah kebijakan tersebut, DPRD dan Kominfo Sulbar menegaskan komitmen bersama dalam mendorong percepatan transformasi digital sebagai fondasi pembangunan daerah.
(Berita12)
