MAMUJU, Berita12.com — Komisi III DPRD Sulawesi Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Gerakan Vendetta untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sejumlah proyek strategis dan program pemerintah di daerah.
Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulbar, Rabu (8/10), dipimpin langsung Ketua Komisi III, Usman Suhuriah. Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama: proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku di Mamuju, pembangunan Bendungan Budong-Budong di Mamuju Tengah, serta pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulbar.
RDPU ini turut menghadirkan perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V, Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar, serta sejumlah unsur masyarakat.
Bahas Bendungan hingga Program Gizi Gratis
Dalam forum tersebut, masing-masing instansi memberikan penjelasan teknis mengenai progres proyek. BWS Sulawesi V memaparkan soal penyelesaian lahan dan tahapan pembangunan Bendungan Budong-Budong, sementara BGN menjelaskan pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menekan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha kecil dan UMKM sebagai pemasok bahan baku lokal.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, menegaskan bahwa pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman dan rekomendasi yang dapat memperkuat transparansi pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kita berharap ada kejelasan dan catatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, agar semua pihak memahami arah dan komitmen pelaksanaan program ini,” kata Usman.
Hasil Kesepakatan RDPU
Dari hasil pertemuan, terdapat sejumlah poin penting yang disepakati, antara lain:
- Proyek Bendungan Budong-Budong akan dijalankan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, proses pembebasan lahan telah mencapai 85 persen.
- Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp1,02 triliun, dimulai sejak Desember 2020 dan ditargetkan rampung pada 2027.
- Pekerjaan pengendalian banjir Sungai Kalukku berlangsung dari 15 Mei hingga 31 Desember 2025 dengan nilai kontrak Rp41 miliar, dikerjakan oleh KSO PT Lingkar Tantui sepanjang 3 kilometer.
- BWS Sulawesi V diminta menuntaskan proses ganti rugi lahan kepada warga terdampak dan mengevaluasi dugaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di kantor mereka.
- Gerakan Vendetta mengusulkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BWS Sulawesi V agar proses permintaan data publik lebih transparan.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan pelaksanaan Program MBG di Sulbar berjalan sesuai standar dan akan terus terbuka terhadap pengawasan publik. Saat ini, terdapat 60 dapur MBG di wilayah Sulbar, dengan 16 dapur di Kabupaten Mamuju.
Setiap dapur menerima anggaran sekitar Rp400 juta, dengan kapasitas 3.000 porsi makanan per hari bagi penerima manfaat. Satu porsi MBG bernilai Rp15.000, yang dialokasikan untuk bahan makanan, operasional, dan sewa fasilitas.
Dorong Akuntabilitas dan Kolaborasi
Komisi III DPRD Sulbar menilai langkah pengawasan publik yang dilakukan Gerakan Vendetta penting untuk menjaga akuntabilitas proyek pemerintah.
Pihak BWS Sulawesi V juga mengapresiasi bentuk kontrol sosial tersebut dan berkomitmen memperbaiki tata kelola proyek strategis di daerah.
Usman Suhuriah menegaskan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan proyek-proyek besar di Sulbar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Transparansi dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai harapan publik,” pungkasnya.
(Berita12)
