POLEWALI MANDAR, Berita12.com – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Barat mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar segera mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan proyek sanitasi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun Anggaran 2025.
Dugaan tersebut mencakup manipulasi kontrak, intervensi vendor, hingga permintaan setoran sebesar 5 persen dari anggaran kegiatan.
Desakan itu disampaikan Dirman, Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarkelembagaan PKC PMII Sulbar.
Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya unit tindak pidana korupsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen administrasi, realisasi fisik pekerjaan, mekanisme pencairan anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman.
PMII menilai proyek sanitasi yang semestinya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diduga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan administratif apabila benar terdapat pengondisian kontrak, intervensi vendor, dan permintaan setoran kepada kelompok masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab,” tegas perwakilan PKC PMII Sulbar. Rabu (4/11/2026)
PMII mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu didalami penyidik.
Pertama, dugaan manipulasi kontrak dan intervensi vendor. Anggota KSM disebut tidak mengetahui secara utuh mekanisme penandatanganan kontrak yang melibatkan pihak vendor. Kondisi ini dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip kemandirian pelaksanaan Swakelola Tipe IV.
Kedua, dugaan intimidasi dalam pencairan anggaran. PMII mengungkapkan adanya dugaan pengawasan oleh oknum PUPR terhadap KSM saat pencairan dana, disertai dugaan keterlibatan oknum perbankan yang mengharuskan pengisian slip pencairan dan transfer kepada vendor secara bersamaan. Dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya intervensi dan pengondisian transaksi keuangan.
Ketiga, dugaan setoran sebesar 5 persen. PMII meminta penyidik menelusuri informasi mengenai aliran dana tersebut, termasuk pihak yang diduga meminta maupun menerima setoran. Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti belum adanya penjelasan substantif dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Cipta Karya ketika dikonfirmasi media terkait persoalan tersebut.
Atas dugaan itu, PMII Sulbar meminta Polda Sulbar memeriksa seluruh dokumen kontrak, mengaudit kesesuaian realisasi fisik pekerjaan, meminta keterangan anggota KSM dan vendor, serta menelusuri aliran transaksi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek sanitasi 2025.
Dari perspektif hukum, PMII menilai dugaan penyimpangan tersebut perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf e, sepanjang unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut terpenuhi.
Selain itu, pelaksanaan program juga perlu dievaluasi berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Uang negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan ilegal bagi oknum pejabat maupun pihak tertentu. Jika ditemukan bukti tindak pidana, kami meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tegas perwakilan PKC PMII Sulbar.
PMII menegaskan, pengusutan dugaan penyimpangan proyek sanitasi tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Konfirmasi dari Dinas PUPR Polman, pihak perbankan terkait, dan Polda Sulbar tetap diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. (*rls)
