Mamuju – Aktivis Gerakan Vendetta menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dalam mengatur administrasi pertemuan resmi.
Akibatnya, mereka memutuskan menarik diri dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang dijadwalkan pada selasa, (11/2).
Baca juga: Dorong Swasembada Perikanan, Pemprov Sulbar Tebar 30 Ribu Benih Ikan Nila di Majene
Ketua Gerakan Vendetta, Amrozi, menilai ketidakhadiran perwakilan OPD dalam RDP tersebut menunjukkan buruknya koordinasi dan perencanaan agenda.
Rapat ini seharusnya membahas kelanjutan persoalan fasilitas transportasi gratis bagi pelajar Pulau Karampuang.
Namun, tidak ada satu pun perwakilan OPD yang hadir karena jadwalnya berbenturan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
“Kami kecewa dengan ketidakbecusan Sekwan DPRD Mamuju dalam mengatur agenda penting ini. Seharusnya, masalah transportasi gratis bagi pelajar Pulau Karampuang menjadi perhatian utama, bukan malah terabaikan karena kesalahan administrasi,” tegas Amrozi. (11/2/2025).
Lebih lanjut, ia menilai hal ini sebagai catatan buruk bagi DPRD Kabupaten Mamuju secara kelembagaan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Sekretaris Dewan, Muhammad Syahrir, segera dicopot sebelum masa jabatannya berakhir.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Kami berharap ada perombakan di Sekretariat DPRD agar koordinasi dan administrasi lebih profesional,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Mamuju terkait tuntutan yang disampaikan Gerakan Vendetta.
