BERITA12.COM, Mamuju – Di balik kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Sulawesi Barat, tersimpan tanggung jawab besar yang tidak boleh dilupakan: menjaga hutan, melindungi lingkungan, dan memastikan alam tidak mewariskan luka bagi generasi mendatang.
Persoalan itulah yang menjadi salah satu perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui pemeriksaan kepatuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat.Pemeriksaan tersebut mencakup Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025.
Secara khusus, BPK juga memeriksa aspek pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta penggunaan kawasan hutan terkait kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang sejak Tahun Anggaran 2020 hingga Triwulan III Tahun 2025.
Hasil pemeriksaan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK RI Nomor 17/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPD.03/12/2025, tertanggal 30 Desember 2025.
Pemeriksaan dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait lainnya di Mamuju oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI melalui BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Temuan BPK sektor pertambangan Sulbar BPK RI memeriksa kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sektor pertambangan di Sulawesi Barat. Publik menanti tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi.Pernyataan itu memuat lima komitmen penting, yakni memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan sistem pengendalian intern, mengidentifikasi serta mengungkapkan seluruh informasi relevan kepada pemeriksa, menyediakan dokumen dan akses informasi, serta bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi atas temuan pemeriksaan.
Satu poin yang patut mendapat perhatian publik adalah tanggung jawab melakukan tindakan koreksi terhadap temuan-temuan dalam pemeriksaan kepatuhan BPK.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena pengawasan sektor pertambangan bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh persoalan keselamatan lingkungan, keberlanjutan kawasan hutan, dan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat.
Ketika Kekayaan Alam Berhadapan dengan Tanggung Jawab Lingkungan
Aktivitas pertambangan dapat memberikan kontribusi ekonomi, tetapi di sisi lain menyimpan konsekuensi ekologis yang tidak kecil apabila pengelolaannya tidak sesuai ketentuan.
Hutan yang terbuka, bentang alam yang berubah, serta potensi kerusakan lingkungan merupakan persoalan yang membutuhkan pengawasan serius.
Karena itu, reklamasi dan pascatambang bukan sekadar tahapan pelengkap setelah kegiatan produksi berakhir. Keduanya merupakan bagian dari kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai kekayaan alam hanya meninggalkan keuntungan sesaat, sementara beban kerusakan lingkungan harus dipikul masyarakat dalam waktu yang panjang.
Redaksi BERITA12.com akan melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap keseluruhan dokumen LHP BPK tersebut.
Penelusuran akan difokuskan pada rincian temuan pemeriksaan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan, hingga penggunaan kawasan hutan.
Hasil penelusuran akan disampaikan secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.
Pada akhirnya, kekayaan alam Sulawesi Barat bukan hanya warisan untuk dinikmati hari ini, tetapi juga titipan bagi generasi yang akan datang.
Tambang boleh menghasilkan kekayaan, tetapi jangan sampai hutan kehilangan kehidupan. Sebab, ketika alam rusak dan pengawasan melemah, masyarakatlah yang berpotensi menanggung akibatnya.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen LHP BPK RI Nomor 17/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPD.03/12/2025 dan Pernyataan Tanggung Jawab Gubernur Sulawesi Barat tertanggal 30 Desember 2025. Rincian temuan dan rekomendasi pemeriksaan akan diuraikan lebih lanjut setelah penelaahan terhadap keseluruhan dokumen LHP.
