MAJENE, Berita12.com – Pengadaan videotron di Kabupaten Majene kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa pembayaran proyek ini menggunakan dana Partisipasi Interest (PI) sebesar Rp4 miliar pada tahun 2023.
Padahal, sebelumnya, proyek tersebut telah dianggarkan melalui penyertaan modal dari APBD Majene tahun 2022 sebesar Rp2 miliar.
Kasus ini mencuat saat Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Majene, Moch Lhutfie Nugraha, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat pada Jumat, 14 Maret 2025.
Baca juga: Kolaborasi Pemprov, DPRD, dan Kejati Sulbar Hadirkan Pangan Murah untuk Warga
Lhutfie diperiksa terkait penggunaan dana PI oleh Perusda, yang mencapai sekitar Rp9 miliar tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu temuan utama adalah dugaan kelebihan pembayaran dalam pengadaan videotron tersebut.
Menurut Lhutfie, dana Rp9 miliar itu telah digunakan pada masa kepemimpinan Direktur Perusda sebelumnya, Andi Amran, tanpa melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp4 miliar yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni untuk pengadaan videotron. Namun, dalam transaksi itu juga ditemukan indikasi kelebihan pembayaran.
“Selain videotron, saya tidak mengetahui secara pasti untuk apa dana tersebut digunakan,” ujar Lhutfie dalam keterangannya.
Baca juga: Konten Kreator Profesi Menjanjikan
Lhutfie menegaskan bahwa permasalahan ini terjadi sebelum ia menjabat sebagai Direktur Perusda Majene. Bahkan, ia telah melaporkan dugaan penyimpangan keuangan ini ke Polda Sulbar pada Desember 2024 dan saat ini proses audit masih berlangsung.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya anggaran yang digunakan tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Pihak Kejati Sulbar pun terus mendalami kasus ini untuk mengungkap dugaan penyimpangan lebih lanjut.
(Berita12.com)
