BERITA12.COM – Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju terus mendorong penguatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui inovasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mematangkan implementasi SIPAGASSING (Sistem Pengendalian dan Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi yang Sinergis).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan konsultasi strategis Tim Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Reformer Aksi Perubahan yang juga Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju, Bram Thosuly, S.H., bersama Tim Efektif Aksi Perubahan. Kunjungan ini dilaksanakan berdasarkan surat Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju, Dr. Muhammad Yani, S.H., M.Si., CGCAE., CGRE., QGIA.
Konsultasi tersebut difokuskan pada pematangan inovasi SIPAGASSING yang dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan *Risk Register* atau daftar risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selama ini, penyusunan daftar risiko di sejumlah perangkat daerah masih menghadapi tantangan karena dilakukan secara manual, terpisah, dan cenderung hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif.
Melalui SIPAGASSING, proses pengelolaan risiko diarahkan menjadi lebih terstandarisasi dan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan standardisasi kriteria dan parameter matriks risiko secara otomatis.
Selain itu, fitur *Quality Control* otomatis diharapkan mampu memandu pengisian unsur risiko agar lebih akurat dan tepat sasaran. Sistem ini juga memungkinkan keterhubungan secara *real-time* antara pelaksana kegiatan di OPD sebagai Lini 1 dengan pengawas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat sebagai Lini 3.
Inovasi tersebut mendapat sambutan positif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Pimpinan BPKP, Miswan Nasution, pihak BPKP menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan SIPAGASSING yang digagas Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
Dalam pernyataan dukungannya, BPKP menilai inovasi digital tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kualitas penyusunan *Risk Register*, sekaligus mendorong peningkatan nilai Indeks Manajemen Risiko dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
BPKP juga menilai bahwa penerapan standardisasi dan digitalisasi secara terintegrasi tidak hanya memudahkan perangkat daerah dalam mengelola risiko secara akurat, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan berbasis risiko oleh APIP.
Sementara itu, Reformer Aksi Perubahan SIPAGASSING, Bram Thosuly, S.H., menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sebagai mitra strategis dalam penguatan pengawasan pemerintahan daerah.
Dengan dukungan BPKP serta komitmen pimpinan daerah, implementasi SIPAGASSING ditargetkan dapat berjalan optimal melalui tahap *piloting* atau uji coba pada sejumlah OPD sebagai lokus awal penerapan.
Adapun OPD yang direncanakan menjadi lokasi awal implementasi meliputi Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kesehatan. Selanjutnya, aplikasi tersebut ditargetkan dapat diterapkan secara menyeluruh pada setiap OPD dan kecamatan di Kabupaten Mamuju.
Transformasi digital ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamuju yang transparan, akuntabel, berorientasi pada hasil, serta bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
SIPAGASSING Beraksi, APIP Mamuju Semakin Keren!
