POLMAN, Berita12.com – Pelaksanaan proyek pembangunan jaringan irigasi di wilayah Amassangan dan Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menuai sorotan. Proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai standar kualitas konstruksi sebagaimana mestinya. Kondisi fisik pekerjaan di lapangan pun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Sorotan tersebut disampaikan Zubair, Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran yang juga merupakan warga Kelurahan Amassangan pada kamis (5/11/2026). Ia menilai kondisi sejumlah bagian pekerjaan irigasi perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kualitas konstruksi dan tata kelola pelaksanaan proyek.
Berdasarkan kondisi yang disorot di lokasi, terlihat material berupa batu dan tanah berserakan di sepanjang sisi jalan. Sementara itu, sejumlah bagian saluran irigasi tampak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kekuatan struktur, ketahanan konstruksi, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap manfaat jangka panjang pembangunan infrastruktur tersebut. Pasalnya, proyek irigasi semestinya menjadi instrumen penting dalam mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Jangan sampai anggaran negara yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat justru tidak memberikan manfaat optimal akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas. Pekerjaan seperti ini harus diperiksa secara terbuka dan objektif,” demikian substansi desakan yang disampaikan terkait kondisi proyek tersebut.
Selain persoalan kualitas fisik bangunan, keberadaan papan informasi proyek juga menjadi perhatian. Tidak ditemukannya papan informasi di lokasi pekerjaan, sebagaimana disorot warga, memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana kegiatan, jangka waktu pekerjaan, dan konsultan pengawas.
Padahal, transparansi informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Secara normatif, pelaksanaan proyek pemerintah wajib memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
Di sisi lain, aspek mutu pekerjaan konstruksi juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya. Setiap penyedia jasa konstruksi berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan serta persyaratan teknis sesuai kontrak pekerjaan.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak instansi teknis terkait, pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
Pemeriksaan tersebut dinilai perlu mencakup kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kualitas material, metode pelaksanaan, progres fisik, hingga kesesuaian realisasi pembayaran dengan prestasi pekerjaan di lapangan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, administrasi, dan audit oleh lembaga berwenang. Penilaian terhadap adanya tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kondisi visual bangunan maupun ketiadaan papan informasi proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Berita12.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi teknis terkait, pihak pelaksana proyek, PPK, serta konsultan pengawas guna memperoleh penjelasan mengenai nilai anggaran, sumber pendanaan, spesifikasi pekerjaan, mekanisme pengawasan, dan kondisi fisik pembangunan jaringan irigasi tersebut.
Berita ini akan diperbarui setelah redaksi memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (*A/gil)
