MAMUJU, Berita12.com – Rencana penggusuran para pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di sepanjang Anjungan Pantai Manakarra, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, menuai protes keras dari para pelaku usaha.
Kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian membuat para pedagang resah dan meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Pantai Manakarra bukan sekadar destinasi wisata ikonik di Sulawesi Barat, namun juga menjadi urat nadi ekonomi bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari hasil dagang makanan, minuman, hingga kerajinan tangan di kawasan tersebut.
Baca juga: 20 Randis Belum Dikembalikan, Pemprov Sulbar Siap Umumkan Nama Peguasa Nakal
Rencana penggusuran dinilai mengancam keberlangsungan hidup mereka, terlebih karena belum ada solusi konkret yang ditawarkan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Adam Jauri, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para pedagang kecil.
Ia menegaskan GMNI siap berdiri bersama para UMKM dalam menolak penggusuran tersebut.
“UMKM di kawasan ini bukan hanya memberi kontribusi ekonomi, tapi juga memperkuat sektor pariwisata dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Adam. Senin, (21/4/2025)
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilainya belum berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Menurut Adam, terdapat sekitar 140 pedagang yang terancam digusur tanpa kepastian tempat relokasi yang layak.
Kritik juga diarahkan pada dua perusahaan swasta, PT. Karya Mandala Putera dan PT. Maleo Tiga Tujuh, yang disebut telah mengkomersialkan kawasan pesisir hingga mempersempit ruang publik masyarakat.
“Penggusuran ini tidak hanya menyangkut soal ekonomi, tapi juga hak hidup dan keadilan sosial bagi warga. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat,” tegasnya.
Salah satu pedagang, Riska Amelia, mengaku merasa sangat khawatir. Ia menyebut selama ini lokasi Pantai Manakarra menjadi tumpuan ekonominya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga.
“Kalau digusur, kami mau jualan di mana lagi? Ini tempat kami cari nafkah,” keluh Riska.
Riska menambahkan bahwa dirinya mendapat informasi akan dipindahkan ke Taman Karema. Namun ia menolak karena lokasi tersebut dinilai sepi pengunjung dan memiliki beban tarif pajak yang tinggi, yakni sekitar Rp400.000 per bulan.
“Kami butuh tempat yang ramai dan tidak memberatkan. Kalau dipindah tapi malah makin susah, itu bukan solusi,” ujarnya.
Kini, para pedagang berharap pemerintah segera membuka dialog terbuka untuk mencari solusi yang adil, bukan hanya bagi pemilik modal, tetapi juga bagi pelaku UMKM yang menjadi denyut nadi ekonomi lokal.
(Berita12)
