MAMUJU, Berita12.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan VENDETTA (Vigilant Ensemble for Democratic Transparency and Accountability) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju, Jumat pagi (4/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas lambannya realisasi janji politik anggota DPRD serta lemahnya tindakan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di lingkup Pemkab Mamuju.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti belum terealisasinya janji DPRD Mamuju untuk memfasilitasi akses transportasi bagi pelajar di Pulau Karampuang.
Mereka menilai bahwa keterlambatan ini telah mengorbankan hak pendidikan anak-anak yang setiap hari harus berjuang menyeberang demi bisa bersekolah.
“Janji yang pernah mereka ucapkan di depan publik seolah hanya hiasan. Anak-anak di Karampuang masih kesulitan berangkat sekolah karena akses transportasi yang tak kunjung difasilitasi,” tegas Amrozi, salah satu orator dalam aksi.
Tak hanya menuntut penyelesaian janji politik, VENDETTA juga mendesak Bupati Mamuju agar segera memberhentikan pejabat di jajaran Pemkab yang telah diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi.
Menurut massa aksi, membiarkan pejabat korup tetap aktif dalam birokrasi adalah bentuk pembiaran yang mencederai semangat reformasi birokrasi dan mencoreng komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“UU ASN sangat jelas—siapa pun yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi harus dipecat. Jika bupati tak mau bertindak, maka rakyatlah yang harus mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan,” lanjut Amrozi, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan.
VENDETTA juga menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir. Jika tuntutan tak ditanggapi, mereka siap menggelar aksi lanjutan dan memperluas gerakan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.
Gerakan ini mengajak masyarakat Mamuju untuk lebih kritis dan aktif menyuarakan hak-hak publik, serta bersama-sama melawan ketidakadilan dan praktik korupsi yang melemahkan sendi-sendi pemerintahan.
“Kami tak akan diam. Kami akan terus bergerak hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan hak-hak masyarakat dipenuhi, bukan hanya dijadikan janji manis saat kampanye,” pungkas Amrozi.
(B12/And)
